Kota Bogor, BogorUpdate.com – Aksi vandalisme yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) saat menyampaikan aspirasinya di Balaikota Bogor, Kamis (21/8/25), menarik perhatian publik.
Terkait hal ini, Ketua Cabang GMKI Bogor, Rosinar, mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor agar tidak bersikap reaktif dalam merespons insiden tersebut.
“Mengingat ini masih dalam suasana bulan kemerdekaan, saya ingin mengingatkan bahwa saat Indonesia merdeka dulu, kabar kemerdekaan pun diekspresikan lewat coret-coretan di dinding. Tan Malaka bahkan menggerakkan anak-anak muda untuk ‘menggoreskan’ pekikan kemerdekaan di tembok-tembok kota besar,” ujar Rosinar.
Menurutnya, aksi vandalisme yang terjadi tak bisa dilihat semata sebagai tindakan kriminal, melainkan sebagai ekspresi kekecewaan terhadap ruang dialog yang dinilai tertutup. Ia mengakui bahwa tindakan tersebut memang kurang tepat, tetapi sebaiknya tidak langsung diberi label negatif.
“Pemkot jangan buru-buru memberi cap buruk pada anak-anak GMNI. Itu hanya ekspresi spontan yang muncul karena saluran formal dianggap buntu. Pemerintah harusnya lebih fokus pada substansi tuntutan mereka, bukan bentuk luarnya,” tegasnya.
Rosinar menambahkan bahwa ancaman hukum atau pernyataan keras dari pemerintah justru berpotensi memperuncing ketegangan antara mahasiswa dan pemerintah daerah. Padahal, GMNI sebagai organisasi pergerakan memiliki sejarah panjang dalam tradisi intelektual dan perjuangan sosial.
“Semangat keberpihakan GMNI dalam ideologi Marhaenisme adalah bentuk partisipasi rakyat untuk menuntut keadilan dan kesejahteraan. Harusnya ini dibaca sebagai energi positif, bukan ancaman,” tambahnya.
Ia mendorong Pemkot untuk membuka ruang komunikasi yang sehat dengan mahasiswa, agar aspirasi mereka bisa tersalurkan secara konstruktif — tanpa harus melalui coretan dinding atau simbol-simbol lain yang dianggap mengganggu.
“Kalau Pemkot mau duduk bersama, mengajak bicara, bahkan melibatkan mereka dalam diskusi kebijakan publik, energi kritis mahasiswa justru bisa menjadi mitra produktif. Jangan dibalas dengan pendekatan represif,” katanya lagi.
Menurut Rosinar, aksi mahasiswa, termasuk GMNI, lahir dari semangat idealisme dan kepedulian terhadap masyarakat. Vandalisme hanyalah ekspresi dari kekecewaan yang muncul saat dialog tidak tersedia. Karena itu, Pemkot diharapkan lebih tenang dan bijaksana dalam menyikapi situasi ini.
“Kritik dalam bentuk apapun, tulisan, orasi, ataupun aksi, adalah cermin dari partisipasi publik. Tantangan pemerintah bukan sekadar menertibkan, tapi merangkul. Dengan cara itu, bahkan vandalisme pun bisa diubah menjadi energi positif bagi pembangunan kota,” tutupnya.
