Kota Bogor menjadi saksi pertemuan strategis antara BGN dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka pelaksanaan Program MBG. (Foto: Abizar)
Kota Bogor, BogorUpdate.com – Kota Bogor menjadi saksi pertemuan strategis antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pertemuan yang dipimpin langsung Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) ini dihadiri seluruh kepala daerah kabupaten/kota di Jawa Barat, termasuk Kota Bogor, untuk membahas sinkronisasi dan langkah kerja bersama.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menyampaikan, pemerintah pusat telah menyiapkan dana sekitar Rp50 triliun pada tahun 2026 untuk mendukung pelaksanaan MBG di Jawa Barat. Dana tersebut akan masuk sebagai pendapatan daerah, tetapi tetap dikelola langsung pemerintah pusat agar seluruh manfaatnya dirasakan masyarakat di setiap kota dan kabupaten, termasuk Kota Bogor.
“Program ini akan dilaksanakan bersama-sama. Badan Gizi Nasional akan mengirim uang tahun depan ke Jawa Barat kurang lebih Rp50 triliun. Meski dana dikelola pusat, manfaatnya sepenuhnya akan dirasakan oleh pemerintah daerah,” ujar Dadan, Senin (29/9/25).
Mekanisme Evaluasi dan Aduan
Dalam pertemuan tersebut, Kang Dedi Mulyadi memaparkan langkah pengawasan yang akan dilakukan sebelum terbitnya Peraturan Presiden (Perpres). Pemprov Jawa Barat akan membentuk tim evaluasi, monitoring, dan Satgas MBG Provinsi Jawa Barat untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai standar.
Tim ini akan memantau seluruh proses, mulai dari penyiapan bahan baku, proses memasak, waktu penyajian, hingga pengecekan kualitas makanan. Pencicipan makanan akan dilakukan oleh tim pemeriksa, bukan guru, demi menjamin kelayakan konsumsi.
Setiap kabupaten/kota, termasuk Kota Bogor, juga akan memiliki lembaga aduan untuk menerima laporan dari guru, siswa, maupun orang tua terkait kualitas dan kuantitas makanan. Standar pembiayaan sebesar Rp10.000 per porsi harus dipenuhi sepenuhnya, di mana keuntungan penyedia dibatasi Rp2.000 per porsi. Pelanggaran akan dikenakan sanksi administratif, pemutusan kemitraan, hingga proses pidana korupsi jika terbukti ada penggelapan dana.
Dorong Ekonomi Lokal
Program MBG juga dirancang untuk menumbuhkan perekonomian daerah. Dadan mengusulkan agar sekolah dengan jumlah siswa lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur sendiri dengan dukungan Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota. Dapur sekolah ini akan menggerakkan orang tua siswa sebagai relawan pengelola MBG, sementara pasokan bahan baku akan diprioritaskan dari produsen lokal.
“Semua kebutuhan MBG akan terdata secara statistik sehingga bisa dihitung sebagai angka sirkulasi ekonomi dari APBN,” kata Dadan.
Menurutnya, program ini diharapkan mampu menjadi stimulus ekonomi untuk menutup kekosongan fiskal akibat pengurangan dana transfer pusat ke daerah. “Jika dana transfer berkurang, otomatis pertumbuhan ekonomi melambat. Karena itu, MBG harus menjadi bagian dari pemacu pertumbuhan ekonomi lokal,” tegasnya.
Harapan untuk Kota Bogor
Sebagai salah satu daerah pelaksana, Kota Bogor akan mendapatkan manfaat langsung dari alokasi dana tersebut. Melalui mekanisme pengawasan ketat dan partisipasi masyarakat, program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan gizi siswa, tetapi juga membuka lapangan kerja baru serta memperkuat ekonomi lokal.
“Evaluasi akan terus dilakukan. Jika ditemukan pelanggaran, kegiatan bisa langsung dihentikan dan langkah teknis serta administratif akan segera diambil,” pungkas Dedi Mulyadi. (Abizar)
