Cibinong, BogorUpdate.com – Ramainya perbincangan publik terkait isu keterlambatan pembayaran proyek pembangunan dan pengadaan di Kabupaten Bogor memicu beragam spekulasi.
Menanggapi hal tersebut, Ketua KNPI Kabupaten Bogor, Wahyudi Chaniago, menilai isu yang beredar telah keluar dari substansi persoalan sebenarnya.
Menurut Wahyudi, keterlambatan pembayaran yang terjadi tidak bisa serta-merta ditarik menjadi narasi “gagal bayar”. Ia menyebut, persoalan tersebut lebih bersifat teknis dan administratif, namun kemudian dibingkai secara berlebihan oleh pihak-pihak tertentu.
“Kalau kita tarik ke substansinya, ini hanya soal waktu. Pemerintah daerah tetap punya komitmen menyelesaikan kewajibannya. Tapi isu ini sengaja dibesar-besarkan dengan narasi tertentu,” ujarnya.
Ia menilai, framing yang berkembang justru mengarah pada upaya penggiringan opini publik, seolah-olah Pemerintah Kabupaten Bogor berada dalam kondisi krisis keuangan. Padahal, menurutnya, tidak ada indikator yang menunjukkan kegagalan pemerintah dalam mengelola anggaran.
Wahyudi juga mengingatkan masyarakat agar lebih kritis menyikapi informasi yang beredar, terutama yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Ketika diksi-diksi yang digunakan sudah menjurus ke provokasi, ini patut dicurigai. Jangan sampai masyarakat terpecah hanya karena narasi yang tidak utuh,” katanya.
Lebih jauh, ia melihat isu tersebut tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik lokal. Wahyudi menduga ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk menekan pemerintahan yang sedang berjalan, khususnya terhadap kepemimpinan Bupati Bogor Rudy Susmanto.
“Dalam setiap pemerintahan pasti ada pihak yang berseberangan. Isu seperti ini bisa saja dimanfaatkan sebagai alat politik untuk melemahkan legitimasi kepemimpinan,” jelasnya.
Meski demikian, Wahyudi menilai roda pemerintahan Kabupaten Bogor sejauh ini tetap berjalan dengan baik. Ia menilai kinerja pemerintahan di bawah Rudy Susmanto relatif efektif dan terukur, meskipun tidak lepas dari tantangan dan dinamika politik.
“Perbedaan pandangan itu wajar, tapi jangan sampai dibungkus dengan isu yang berpotensi memecah belah masyarakat. Yang dibutuhkan sekarang adalah kontrol publik yang sehat, bukan provokasi,” pungkasnya.
