Cibinong, BogorUpdate.com – Sejumlah program strategis Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor diawasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu itu diungkap Bupati Bogor, Rudy Susmanto usai melakukan Koordinasi Evaluasi Program Tahun 2025 dan Pembahasan Rencana Kerja dan Program Prioritas Tahun 2026 serta Pembahasan Alih Fungsi Lahan dan Pertambangan bersama KPK di Cibinong, Selasa, (20/1/2026).
“Ada beberapa program strategis Pemkab Bogor yang secara langsung kami mintakan pendampingan resmi dari KPK,” ujar Rudy kepada wartawan.
Rudy menyebut, hal itu dilakukan agar pembangunan Pemkab Bogor di tahun 2025 yang kurang optimal nantinya akan dimaksimalkan di tahun 2026.
“Selama ini ada banyak aduan dan pemberitaan, inilah wujud komitmen Pemkab Bogor untuk bersama-sama memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),” jelasnya.
Rudy menjelaskan, sejumlah program strategis yang nantinya diawasi oleh KPK itu meliputi pertambangan dan alih fungsi lahan agar bisa berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.
Selain KPK, Rudy pun menggandeng peran Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor untuk menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dari KKN.
“Program strategisnya meliputi pembebasan lahan untuk jalan khusus angkutan tambang dan barang, pembangunan Jalan Rancabungur-Leuwiliang, dan program strategis lainnya yang masih akan kami lihat lebih lanjut,” paparnya.
Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama mengaku siap berkoordinasi Pemkab Bogor dalam melakukan pengawasan terhadap sejumlah program strategis.
“Dalam pembahasan tadi kita membahas sektor pertambangan yang menjadi permasalahan strategis di Kabupaten Bogor,” kata Bahtiar.
“Pertambangan memang memiliki manfaat dari sisi pajak dan pendapatan daerah, tapi dampak lingkungannya juga harus diperhitungkan,” tambahnya.
Bahtiar mengungkapkan, KPK nantinya akan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di sektor pertambangan Kabupaten Bogor.
“KPK akan memfasilitasi, menganalisa, mengidentifikasi permasalahan, merumuskan tindaklanjut bersama, melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung agar tata kelola pertambangan ke depan jadi lebih baik,” tutupnya. (Erwin)
