Cibinong, BogorUpdate.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor menggelar rapat koordinasi pelaksanaan ground check terhadap peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) nonaktif.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Bupati Bogor, Rudy Susmanto, dalam rangka memastikan ketepatan sasaran data penerima bantuan serta mendukung keberlanjutan layanan kesehatan masyarakat melalui skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Universal Health Coverage (UHC).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menegaskan bahwa ground check menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas data sosial ekonomi masyarakat sebagai dasar pengambilan kebijakan, termasuk dalam mendukung keberhasilan program UHC.
“Data menjadi dasar utama dalam setiap kebijakan. Karena itu, kolaborasi dengan BPS dan seluruh perangkat daerah sangat penting agar data yang digunakan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk dalam mendukung keberhasilan program UHC di Kabupaten Bogor,” ujarnya.
Ia menambahkan, Kabupaten Bogor menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan data sosial, termasuk dinamika tingkat kesejahteraan masyarakat serta ketepatan sasaran bantuan sosial. Kondisi tersebut perlu disikapi dengan kerja kolaboratif lintas sektor.
“Ini bukan hanya tugas satu instansi, tetapi kerja bersama. Kita ingin memastikan masyarakat yang benar-benar berhak tetap mendapatkan haknya, terutama dalam kepesertaan PBI JK yang menjadi bagian penting dari UHC,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Bogor, Bambang Pamungkas, menegaskan bahwa pihaknya terus memperkuat kualitas data melalui verifikasi lapangan dan pembaruan data berbasis kondisi riil masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, DPMD, dan pendamping sosial di lapangan.
“Data bukan hanya angka, tetapi dasar kebijakan. Jika data tidak akurat, maka kebijakan juga akan meleset. Karena itu ground check ini sangat penting, termasuk dalam mendukung keberlanjutan program UHC di Kabupaten Bogor,” ungkapnya.
Dalam forum tersebut juga dibahas tantangan pelaksanaan ground check PBI JK nonaktif di lapangan, termasuk perlunya percepatan, pemerataan capaian, serta peningkatan kualitas verifikasi agar tidak terjadi kesalahan sasaran dalam penetapan kepesertaan.
Pemkab Bogor menargetkan proses ground check dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan agar tidak mengganggu keberlanjutan program UHC di Kabupaten Bogor.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Bogor dan BPS menegaskan komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola data terpadu, mempercepat perbaikan data sosial ekonomi, serta memastikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat yang benar-benar berhak menerima manfaat.
