Kota Bogor, BogorUpdate.com – Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Stasiun Bogor, Jumat (12/6/2026), guna meninjau sejumlah perlintasan sebidang yang menjadi perhatian pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan keselamatan transportasi perkeretaapian.
Ketua Komisi V DPR RI, Hamka B. Kady, mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi perlintasan sebidang di Kota Bogor sekaligus membahas langkah-langkah penanganannya bersama pemerintah daerah, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan berbagai pihak terkait.
“Ini yang menjadi fokus pembicaraan kami dengan pemerintah daerah, Dirjen dan seluruh unsur yang terkait,” ujar Hamka.
Dalam kesempatan itu, Hamka mengapresiasi perhatian Presiden RI, Prabowo Subianto, yang telah menyiapkan anggaran besar untuk mendukung peningkatan keselamatan di sektor transportasi kereta api.
“Saya selaku anggota DPR mengapresiasi Presiden RI Prabowo Subianto yang telah menyiapkan anggaran cukup besar, yaitu Rp4 triliun,” katanya.
Menurutnya, anggaran tersebut akan digunakan untuk membenahi berbagai perlintasan sebidang yang selama ini menjadi titik rawan kecelakaan, termasuk sejumlah lokasi di Kota Bogor.
Hamka menegaskan bahwa penyelesaian persoalan perlintasan sebidang membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Karena itu, ia mendorong agar setiap instansi terkait mengalokasikan anggaran sesuai kewenangannya masing-masing.
“Oleh karena itu ke depan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum harus menganggarkan di kementeriannya masing-masing untuk menyelesaikan persoalan perlintasan sebidang,” ujarnya.
Ia juga memastikan DPR RI akan mengawal program tersebut sesuai arahan Presiden kepada Menteri Perhubungan, terutama yang berkaitan dengan peningkatan keselamatan dan kenyamanan pengguna transportasi kereta api.
“Persoalan keselamatan dan kenyamanan penumpang, khususnya di sektor transportasi kereta api, harus terjamin dengan baik,” tegasnya.
Selain dukungan pemerintah pusat, Hamka juga mendorong keterlibatan [PT Kereta Api Indonesia (KAI)](https://www.kai.id?utm_source=chatgpt.com) melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk membantu percepatan penanganan perlintasan sebidang.
Menurutnya, pembagian peran antarinstansi perlu diperjelas. Kementerian Pekerjaan Umum dapat fokus membangun flyover maupun underpass, sementara Kementerian Perhubungan bertugas melakukan koordinasi serta peningkatan sistem persinyalan kereta api.
“Kementerian PU membangun flyover dan underpass. Kemudian Kementerian Perhubungan melakukan koordinasi sekaligus mendorong peningkatan persinyalan. Apabila persinyalan masih memungkinkan untuk di-upgrade dan diperbarui teknologinya, maka semua itu bisa diselesaikan,” jelasnya.
Hamka berharap program peningkatan keselamatan perlintasan sebidang dapat berjalan secara bertahap dan terencana dalam beberapa tahun ke depan.
“Mudah-mudahan pada waktu-waktu yang akan datang secara terprogram dapat dilaksanakan,” katanya.
Ia juga meminta pemerintah menyiapkan peta jalan (road map) yang jelas terkait penanganan perlintasan sebidang, baik berdasarkan evaluasi tiga tahun terakhir maupun rencana lima tahun mendatang.
“Kami meminta tiga tahun terakhir ini dan lima tahun ke depan sudah ada road map penyelesaian mengenai perlintasan sebidang itu,” ujarnya.
Menurut Hamka, keberadaan perlintasan sebidang yang belum tertangani dengan baik masih menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa maupun kerugian besar.
Karena itu, percepatan pembangunan infrastruktur pendukung keselamatan menjadi kebutuhan mendesak yang harus segera direalisasikan.
Kunjungan Komisi V DPR RI ke Kota Bogor ini diharapkan menjadi langkah awal percepatan penanganan sejumlah perlintasan sebidang yang selama ini menjadi titik rawan kecelakaan, sekaligus mendukung terwujudnya sistem transportasi kereta api yang lebih aman, nyaman, dan modern. (Abizar)
