Cibibong, BogorUpdate.com – Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor untuk terus menjaga sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penataan aktivitas pertambangan di wilayah Kabupaten Bogor.
Pernyataan tersebut disampaikan Rudy menanggapi berbagai dinamika yang berkembang terkait kebijakan penutupan sementara sejumlah aktivitas usaha tambang di wilayah barat Kabupaten Bogor. Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bogor tidak memiliki niat untuk bertentangan dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
“Pada prinsipnya tidak ada sedikit pun niat untuk melawan Gubernur Jawa Barat ataupun pihak mana pun. Pemerintah Kabupaten Bogor tetap berkomitmen menjaga sinergi dan menjalankan seluruh kebijakan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Rudy, Jumat (8/5/2026).
Rudy menjelaskan, kehadirannya saat menerima aspirasi masyarakat bersama Wakil Bupati Bogor dan Ketua DPRD Kabupaten Bogor merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga komunikasi yang baik serta memastikan situasi tetap aman dan kondusif.
Ia mengajak seluruh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara tertib dan menghindari tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum maupun merugikan berbagai pihak.
“Kami mengajak seluruh masyarakat menjaga kondusivitas. Aspirasi tentu menjadi hak setiap warga, namun harus disampaikan dengan cara yang baik dan sesuai ketentuan,” katanya.
Menurut Rudy, Pemerintah Kabupaten Bogor memahami bahwa sektor pertambangan memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat. Namun demikian, seluruh aktivitas usaha harus memenuhi ketentuan perizinan dan memperhatikan aspek keselamatan serta kelestarian lingkungan.
Ia menegaskan, pemerintah mendukung aktivitas pertambangan yang memiliki izin resmi dan beroperasi sesuai regulasi, sedangkan kegiatan yang tidak berizin harus ditertibkan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
“Kami mendukung usaha yang legal dan taat aturan. Untuk aktivitas yang tidak memiliki izin, tentu harus ditindak sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bogor terus mendorong percepatan pembangunan jalur khusus angkutan tambang sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi dampak lalu lintas dan meningkatkan keselamatan masyarakat.
“Saat ini proses pembangunan jalur khusus angkutan tambang terus dipersiapkan, termasuk tahapan pembebasan lahan. Keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama,” jelas Rudy.
Menutup keterangannya, Rudy berharap seluruh pemangku kepentingan dapat terus membangun komunikasi yang baik serta bersama-sama mencari solusi yang mengedepankan kepentingan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan kepastian hukum.
“Pemerintah Kabupaten Bogor akan terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta mendukung setiap kebijakan yang bertujuan memberikan manfaat bagi masyarakat luas,” pungkasnya.
