Tanjungsari, BogorUpdate.com – Ratusan warga Desa Sirnasari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, menggelar aksi unjuk rasa di kantor desa, Senin (13/7/2026).
Massa menuntut Kepala Desa Sirnasari, Mumin Sonjaya, mengundurkan diri serta meminta pemerintah segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang terjadi di desa tersebut.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian, TNI, dan pemerintah kecamatan. Warga juga mendesak adanya evaluasi terhadap program ketahanan pangan serta pembangunan desa yang dinilai perlu dipertanggungjawabkan.
Koordinator aksi, Dede Irfan Maulana atau yang akrab disapa Kang Dim, menyampaikan bahwa tuntutan utama masyarakat telah mendapat respons positif. Menurutnya, Kepala Desa Sirnasari telah menyatakan mengundurkan diri pada 11 Juli 2026.
“Alhamdulillah kami mendapat kabar baik. Kepala Desa Sirnasari sudah menyatakan mengundurkan diri. Selanjutnya proses tersebut akan diajukan oleh BPD melalui camat kepada Bupati Bogor untuk ditandatangani dan ditetapkan pemberhentiannya,” ujar Kang Dim.
Ia mengatakan, berdasarkan penjelasan dari aparatur desa, proses administrasi diperkirakan memerlukan waktu paling lama satu bulan. Namun demikian, masyarakat akan terus mengawal agar proses tersebut segera diselesaikan.
Selain persoalan kepala desa, warga juga menyoroti program ketahanan pangan yang dinilai belum berjalan sebagaimana mestinya. Kang Dim menyebut pihak Pelaksana Harian (Plh) Kepala Desa bersama BPD telah menyatakan siap melakukan evaluasi dan bertanggung jawab atas berbagai persoalan yang terjadi.
“Kami meminta seluruh program, terutama ketahanan pangan dan pembangunan desa, dievaluasi secara menyeluruh. Masyarakat akan terus mengawasi agar semua berjalan sesuai aturan dan benar-benar bermanfaat bagi warga,” katanya.
Menurut Kang Dim, alasan utama masyarakat mendesak pengunduran diri kepala desa adalah karena kondisi kesehatan yang bersangkutan. Ia menyebut Mumin Sonjaya mengalami stroke sejak Agustus 2025 sehingga dinilai sudah tidak optimal menjalankan tugas pemerintahan desa.
Dalam aksi tersebut juga mencuat dugaan permasalahan pada program ketahanan pangan tahun anggaran 2024 dan 2025. Berdasarkan hasil investigasi warga, diduga terdapat bantuan berupa ternak yang tidak ditemukan keberadaannya.
Meski demikian, Kang Dim menegaskan pihaknya masih memberikan kesempatan kepada pemerintah desa untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara bertanggung jawab.
“Kalau memang ada itikad baik dan semua dipertanggungjawabkan, kami akan menghormati prosesnya. Namun apabila tidak ada penyelesaian, kami akan menyampaikan laporan kepada Inspektorat maupun aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Ia menambahkan, dalam waktu dekat akan digelar musyawarah antara pemerintah desa dan pihak kecamatan sebelum berkas pengunduran diri kepala desa diajukan kepada Bupati Bogor.
Di akhir aksi, Kang Dim mengapresiasi seluruh pihak, termasuk aparat keamanan dan insan pers, yang telah mengawal jalannya demonstrasi sehingga berlangsung aman, tertib, dan damai.
Aksi pun diakhiri secara kondusif setelah warga menyatakan aspirasi mereka telah diterima dan akan terus mengawal realisasi seluruh tuntutan yang disampaikan. (Gus)
