Cibinong, BogorUpdate.com – Bupati Bogor, Rudy Susmanto mendorong integrasi program antar-Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menciptakan wirausaha baru sekaligus membuka ribuan lapangan pekerjaan di Kabupaten Bogor.
Langkah tersebut disiapkan sebagai salah satu upaya menekan angka pengangguran di Kabupaten Bogor yang tercatat lebih dari 230.000 orang. Rudy menilai, penanganan pengangguran tidak cukup hanya mengandalkan sektor industri, tetapi juga perlu diperkuat melalui penciptaan peluang usaha di sektor nonformal.
“Integrasi program antar-SKPD ini untuk menanggulangi pengangguran di Kabupaten Bogor dengan menciptakan kewirausahaan baru,” kata Rudy Susmanto, belum lama ini.
Rudy mengatakan, pengentasan pengangguran terbuka, khususnya masyarakat usia produktif, membutuhkan program yang saling terhubung antarperangkat daerah. Pemerintah Kabupaten Bogor juga terus mendorong masuknya investasi padat karya untuk memperluas kesempatan kerja formal.
Di sisi lain, pemerintah daerah akan membuka peluang masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan secara mandiri melalui berbagai program pelatihan dan pemberdayaan.
Rudy mencontohkan integrasi program dapat dilakukan melalui pelatihan budidaya ikan lele yang diselenggarakan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Misalnya, sebanyak 500 peserta mengikuti pelatihan tersebut.
Setelah pelatihan selesai, Dinas Perikanan dan Peternakan dapat melanjutkan program dengan memberikan dukungan berupa kolam, bibit, dan pakan kepada peserta yang telah mengikuti pelatihan.
“Penerimanya wajib peserta pelatihan yang sudah dilaksanakan oleh Dispora. Selesai pelatihan, produknya diberikan, pembinanya diikuti selama beberapa bulan sampai panen. Setelah panen, pelaku usaha yang dibutuhkan hanya satu, yaitu pemasarannya ke mana,” ujar Rudy.
Untuk memastikan hasil produksi terserap pasar, menurut Rudy, perangkat daerah yang membidangi perdagangan dapat menyiapkan skema pemasaran dan penyerapan produk. Dengan demikian, peserta pelatihan tidak hanya mendapatkan keterampilan, tetapi juga memiliki kepastian pasar setelah menjalankan usahanya.
“Disperindag melakukan penyusunan yang sama, membeli produknya,” katanya.
Rudy menambahkan, apabila perangkat daerah tidak dapat menyerap produk tersebut, pemerintah daerah dapat memanfaatkan peran badan usaha milik daerah (BUMD) sebagai salah satu alternatif untuk membantu penyerapan hasil produksi.
Produk yang telah dibeli kemudian dapat disalurkan kepada sektor yang membutuhkan, termasuk restoran dan pelaku usaha lainnya.
Menurut Rudy, konsep integrasi program tersebut berpotensi menciptakan ribuan wirausaha baru apabila diterapkan secara konsisten pada berbagai sektor.
“Kalau ada minimal 10 program integrasi dan setiap program melibatkan 500 peserta, sudah bisa membuka sedikitnya 5.000 lapangan kerja baru,” tandasnya.
Rudy berharap integrasi program antar-SKPD tidak berhenti pada pelatihan, tetapi berlanjut hingga tahap pendampingan, produksi, pemasaran, dan penyerapan hasil usaha.
Dengan pola tersebut, program pemerintah diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat sekaligus menekan angka pengangguran di Kabupaten Bogor.
