Bandung, BogorUpdate.com – Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dalam memperkuat pencegahan korupsi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
Hal tersebut disampaikan Rudy usai menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi melalui Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) serta Optimalisasi Pemanfaatan Tanah dan Tata Ruang untuk Mendorong Perekonomian Daerah di Wilayah Jawa Barat bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan para kepala daerah se-Jawa Barat di Bandung, Selasa (4/8/2026).
Rudy mengatakan pencegahan korupsi merupakan tanggung jawab bersama yang harus dimulai dari penguatan tata kelola pemerintahan. Menurutnya, pemerintahan yang bersih dan berintegritas menjadi fondasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Korupsi adalah musuh bersama. Pencegahannya dimulai dari tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas,” tegas Rudy.
Ia menjelaskan, Pemkab Bogor terus memperkuat sistem pengawasan dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Implementasi MCSP juga dioptimalkan sebagai bagian dari langkah pencegahan sekaligus memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan akuntabel.
“Pemerintah Kabupaten Bogor terus berupaya memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta mengoptimalkan implementasi MCSP sebagai bagian dari langkah nyata membangun pemerintahan yang akuntabel,” jelasnya.
Menurut Rudy, penguatan tata kelola pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan pencegahan korupsi, tetapi juga harus berjalan beriringan dengan pengelolaan aset dan tata ruang yang baik.
Rapat koordinasi tersebut turut membahas optimalisasi pemanfaatan tanah dan tata ruang sebagai instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pengelolaan aset dan ruang yang tepat dinilai dapat memberikan kepastian dalam pembangunan sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Komitmen kita sama, menghadirkan pemerintahan yang bersih demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Rudy.
Ia menegaskan, kolaborasi antarpemerintah menjadi bagian penting dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi dan membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Kita harus terus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta pemerintah kabupaten dan kota. Pencegahan korupsi harus menjadi gerakan bersama,” katanya.
Rudy berharap penguatan sistem pengawasan dan tata kelola pemerintahan dapat berjalan seiring dengan percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Dengan pemerintahan yang bersih dan berintegritas, pembangunan bisa berjalan lebih baik dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat,” tutupnya.
