Pendidikan, BogorUpdate.com
Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor utama penunjang perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data yang dirilis United Nation World Tourism Organization (UNWTO), besaran penerimaan negara Indonesia dari sektor pariwisata yang berasal dari belanja wisman mencapai US $ 12,5 miliar pada 2017. Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada 2018 lalu Ada 15,81 juta wisatawan yang berkunjung ke Indonesia, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 14,04 juta wisatawan.
Tingginya minat wisatawan terhadap pariwisata Indonesia perlu diimbangi dengan upaya pelestarian terhadap lokasi wisata khususnya cagar budaya seperti Candi Borobudur. Upaya ini dimaksudkan untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan di Indonesia berdasarkan prinsip Sustainable Development Goals (SDGs).
Menanggapi upaya tersebut, dua mahasiswa IPB University dari Departemen Sumber Daya Ekonomi dan Lingkungan, Faisal Ilham Kurniawan dan Muhammad Saddam Isra menggagas konsep sustainable niche tourism. Niche tourism yang berkelanjutan merupakan sebuah konsep yang diharapkan dapat menjadi solusi dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan di Candi Borobudur pada masa pandemi COVID-19.
“Candi Borobudur merupakan salah satu tempat wisata yang terdampak pandemi COVID-19 yang mengakibatkan penutupan tempat wisata ini sejak pertengahan Maret lalu. Padahal tempat wisata ini diperkirakan dikunjungi tidak kurang dari 4,6 juta wisatawan setiap tahunnya,” jelas Faisal.
Melalui proposal tersebut, Faisal dan Saddam mencoba memberikan skema dan paradigma baru dalam pengelolaan sektor pariwisata Candi Borobudur di tengah pandemi COVID-19. Beberapa skema yang ditawarkan adalah penerapan kebijakan pembatasan kuota dan perubahan harga tiket masuk, pengembangan kawasan wisata, pengembangan pariwisata virtual (Borobudur Virtual Tourism), kebijakan Ikrar Pariwisata, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pasar online, dan pengembangan objek wisata penyangga.
“Penerapan kebijakan kuota akan mengurangi jumlah kunjungan, sehingga diperlukan kebijakan harga untuk menjaga pendapatan pariwisata. Kebijakan harga bisa mengacu pada master plan pariwisata terpadu Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (ITMP-BYP),” jelas Faisal.
Untuk menjaga minat konsumen, lanjut Faisal, kenaikan harga tiket wisatawan nusantara harus sejalan dengan perkembangan pariwisata Candi Borobudur. Perkembangan yang bisa diterapkan adalah pembangunan sarana dan prasarana rekreasi, pusat informasi dan kajian, Kebersihan, Program Kesehatan, dan Keselamatan (CHS), dan program reboisasi.
Sedangkan pengembangan Borobudur Virtual Tourism adalah penambahan beberapa fitur pada website borobudurvirtual.id, seperti sistem pemesanan tiket melalui website, informasi kuota pengunjung, pagelaran seni, percakapan langsung dengan masyarakat sekitar, video drivetour, dan kontes kreatif untuk umum. Pengembangan ini diharapkan sejalan dengan konsep penataan ekonomi pariwisata di Candi Borobudur. Terkait penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19, kebijakan Ikrar Pariwisata dirancang untuk melindungi aspek lingkungan dan sosial budaya. Kebijakan ini berfungsi untuk menegakkan protokol kesehatan dalam mengurangi penularan COVID-19.
Adapun upaya pengembangan UMKM berupa pasar online Borobudur dalam bentuk layanan online yang terdiri dari pendataan kredit usaha rakyat (KUR) online dan pelatihan pemasaran produk online melalui Borobudur Store. Selain itu, produk-produk terkait pelatihan kesenian dan bahasa Jawa juga dihadirkan dalam program ini.
“Objek wisata penyangga juga perlu dikembangkan dalam menyukseskan skema pembatasan kuota pengunjung di Candi Borobudur agar kunjungan ke beberapa tempat wisata lain di sekitar Candi Borobudur dapat merata. Hal ini diharapkan dapat menciptakan pariwisata berbasis CHS, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, dan menjaga keberlanjutan pariwisata,” tambah Faisal.
Ia juga mengatakan, upaya pengembangan objek wisata penyangga juga bisa dilakukan dengan mengembangkan desa wisata, mengembangkan objek wisata penyangga, dan mendistribusikan pengunjung. Selain itu, pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola desa wisata juga menjadi aspek yang perlu dikembangkan. (Red)
