Foto kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor
Cibinong, BogorUpdate.com
Terkuaknya dugaan gratifikasi dalam pelayanan di kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Bogor yang disinyalir dilakukan oleh kepala kantor (Kakan) ATR/BPN, kini mulai mendapat kritikan pedas dari sebagian kalangan aktivis.
Hal itu seperti disampaikan Direktur Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah (LPKP) Bogor raya, Rahmatullah.
Ia menyebut, jika memang benar adanya indikasi perbuatan melawan hukum yaitu dugaan gratifikasi yang terindikasi dilakukan oleh seorang Kakan BPN kepada masyarakat Bumi Tegar Beriman selaku pihak pemohon mesti adanya tindakan dar pihak yang berwenang.
“Dugaan gratifikasi ini mesti di tindak, jangan sampai adanya pembiaran. Untuk itu pihak terkait maupun berwenang mesti segera memanggil Kakan ATR/BPN Kabupaten Bogor tersebut,” tegas Rahmatullah kepada BogorUpdate.com, Selasa (16/2/21).
Menurut pria yang akrab disapa Along itu, apabila tidak adanya tindakan yang nyata dari Aparat Penegak Hukum (APH) setempat hingga pusat, dugaan gratifikasi ini akan terus terjadi tanpa adanya kepastian hukum yang berlaku.
“Sehingga masyarakat lah yang akan kembali menjadi korban oleh oknum-oknum tersebut, yang semata-mata hanya mencari keuntungan bagi pribadinya sendiri maupun kelompok,” jelasnya.
Untuk itu, sambungnya, bilamana dari APH terkait sampai akhir bulan Februari 2021 ini tidak adanya tindakan yang nyata, dirinya berjanji akan mengerahkan massa dari aktivitas Bogor Raya untuk melakukan demontrasi di depan markas kompi (Mako) Polres Bogor dan kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor tersebut.
“Saya akan kembali turun kejalan untuk berdemo dengan rekan-rekan aktivis Bogor Raya, demi menuntut adanya tindakan kepastian hukum yang nyata dalam membongkar dugaan gratifikasi di tubuh Kantor ATR/BPN tersebut,” kecamnya.
Sebelumnya, Kepemimpinan kepala kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kakan ATR/BPN) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, disoal.
Pasalnya, alih-alih ingin memperbaiki pelayanan kepada setiap permohonan sertipikat bagi masyarakat Bumi Tegar Beriman, justru dikotori dengan tindakan dugaan gratifikasi yang disinyalir dilakukan kepala kantor itu sendiri.
Hal itu seperti diutarakan salah satu pemohon sertipikat, Deddy membeberkan, pelayanan yang dipimpin oleh seorang kakan BPN Kabupaten Bogor, yakni Sepyo Achanto itu diklaim dirinya sangat bobrok dan terkesan mengada-ada.
Pasalnya, sejak menduduki kepala kantor BPN Bumi Tegar Beriman, yang dalihnya ingin memperbaiki pelayanan namun hal itu terbalik sembilan puluh derajat dari kenyataannya.
“Pelayanan BPN Kabupaten Bogor itu sangat bobrok sekarang sejak dipimpin pak Sepyo. Alih-alih ingin memperbaiki pelayanan, tapi tak ada buktinya malah tambah ruwet sembrawut dan terkesan mengada-ada,” kata Deddy saat di temui di dikawasan Cibinong, Kamis (11/02/21).
Deddy menjelaskan, kebobrokan dan kesemrawutan dalam permohonan sertipikat itu dimana, banyaknya berkas yang mengada-ada. Contohnya, pengurusan tentang Penetapan Hak (PH) selalu naik turun dengan alasan yang tidak jelas.
Ditambah lagi, sambungnya, di bidang Sub Seksi (Subsi) penetapan Hak yang persyaratannya tidak masuk akal.
“Masa SK kepala kantor sendiri di ragukan alias terkesan nelan ludah sendiri. Masa iya, di pendaftaran harus diwajibkan kepada setiap pemohon harus melengkapi SPH asli sementara itu semua sudah di bidang penetapan,” jelasnya.
“Kalau seperti ini kesannya mengada-ada, kekurangan setiap berkas yang diajukan pemohon, turun lagi berkasnya naik lagi, jadi hal-hal yang enggak penting kesannya seperti dibuat-buat,” tegasnya.
Deddy juga mencontohkan, salah satu permohonan yang dianggap mengada-ada misalnya, Surat Keputusan (SK).
Seperti, SK yang telah ditandatangani oleh kepala kantor dan saat mengurus daftar sertipikat berkasnya kembali turun lagi dengan alasan persyaratan kurang lengkap.
“Bahasanya kekurangan persyaratan, padahal SK nya sudah ditandatangani oleh beliau sendiri oleh kakan BPN Kabupaten Bogor. Jadi lucu saja kalau begitu ceritanya, atau mungkin karena pemohonnya belum stor duit jadi ada saja berkas yang dianggap belum dilengkapi oleh pemohon itu sendiri,” bebernya.
Sementara itu, ketika dikonfirmasi, Kepala kantor BPN Kabupaten Bogor, Sepyo Achanto menuturkan, bahwa dirinya sedang rapat di Bandung, Jawa Barat, terkesan media diklaim mengganggu pihaknya yang tengah rapat tersebut.
“Ini saya sedang meeting mas loch, iya saya tahu kalau mas ingin mengkonfirmasi tapi kan saya lagi meeting,” ujarnya.
Menurutnya, setiap konfirmasi rekan wartawan dalam memberitakan terkait adanya keluhan dari masyarakat mesti melalui mekanisme dan prosedur.
“Semua kan ada mekanisme dan prosedurnya, dari bawah dari itu. Anu disesuaikan dengan prosedur saja mas, ya uda saya mau meeting lagi yo sesuaikan dengan prosedur aja mas,” kilahnya. (Rul)
