Tlajung Udik, BogorUpdate.com
Persoalan lahan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) milik Kabupaten Bogor yang terletak di Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri nampaknya belum selesai. Hal itu menjadi bukti tidak seriusnya Pemkab Bogor dalam menyelesaikan lahan yang akan dibangun fasilitas warga yang rencananya akan dibangun tahun 2021 ini.
Dari agenda pengukuran pematokan ulang lahan PSU yang dihadiri Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Perwakilan Kabupaten Bogor, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, dan Muspika Gunung Putri tidak menemui titik terang. Bahkan pematokan lahan untuk menentukan batas PSU tidak dilaksanakan.
Menurut Kordinator Pengukuran Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Suhendar mengatakan, kegiatan hari ini hanya melakukan pengambilan gambar lahan PSU karena pihaknya baru menerima pelimpahan berkas PSU. Selain itu, ada sebagian lahan yang belum bersertifikat.
“Sebelumnya ada pelimpahan berkas dari pemkab Bogor. Kami dari kantor perwakilan BPN kebetulan baru menerima berkas. Kegiatan kali ini untuk permohonan gambar untuk dijadikan sertifikat karena sisa nya belum di sertifikatkan,” katanya kepada Bogorupdate.com, Selasa (20/4/21).
Dia menambahkan, dalam kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan rencana awal karena belum menemukan hasil. “Sejauh ini belum ada hasil karena kami masih ambil gambar fisik terlebih dahulu,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Desa Tlajung Udik, Yusuf Ibrahim menuturkan, rencana kegiatan Pematangan lahan kali ini bertujuan agar permasalahan dari pemilik lahan yang masuk kedalam peta PSU milik Pemkab Bogor bisa segera diselesaikan. Agar rencana pembangunan SMPN 04 dan Gedung Olahraga Masyarakat (GOM) Kecamatan Gunung Putri berjalan dengan lancar.
“Lahan dari masing masing pemilik yakni PSU dan pemilik lahan yang masuk kedalam siteplan PSU intinya agar tidak ada masalah lagi, dan target pembangunan kedepannya tidak ada hambatan. Karena pihak desa sudah dorong ke DPKPP, Disdik dan Dispora di tahun ini ada 2 pembangunan SMPN 04 dan GOM, mudah mudahan ada solusinya.
Yusuf mengatakan, sebetulnya lahan PSU ini tidak ada masalah hanya saja ada kesalah fahaman terkait letak patok. Hal itu agar secepatnya bisa diselesaikan oleh Pemkab Bogor agar tidak menjadi halangan pembangunan fasilitas masyarakat yang sudah direncanakan.
“Sebetulnya bukan masalah tetapi salah faham, cuma mungkin namanya lahan ada serong dikit itukan harus diluruskan. Karena data A dan B kadang ada yang berbeda nah ini harus disamakan persepsi,” pintanya.
(Jis/Bing)
