Cecep Gogom, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat
Cileungsi, BogorUpdate.com
Kasus dugaan pungutan liar di SMAN 1 Cileungsi terus mendapat sorotan dari berbagai pihak. Salahsatunya adalah Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Cecep Gogom. Politisi Partai Gerindra tersebut mengatakan jika pungutan yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam bentuk apapun adalah suatu hal yang melanggar aturan.
Apalagi jika alasan utama dilakukannya pungutan tersebut adalah untuk membayar tenaga honorer di sekolah.
“Kami dari DPRD sudah memperjuangkan agar tenaga honorer di bidang pendidikan, untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Dan itu sudah direalisasikan,” kata Cecep Gogom kepada bogorupdate.com, Kamis (12/08/21).
Jadi, kata Cecep Gogom, tidak ada alasan bagi lembaga pendidikan negeri meminta pungutan kepada orang tua siswa dengan dalih untuk membayar gaji honorer.
Menurut dia, sebagai anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi pendidikan, Gogom akan menindaklanjuti laporan mengenai adanya pungutan di SMAN 1 Cileungsi, baik untuk siswa baru ataupun siswa yang naik kelas.
“Pasti akan kita tindaklanjuti dan kita kroscek di lapangan melalui kantor cabang dinas pendidikan provinsi di kabupaten Bogor,” ujarnya.
Gogom mengatakan, pemerintah sudah berkomitmen untuk memfasilitasi pendidikan dengan alokasi anggaran yang cukup besar. Hal itu guna meringankan beban masyarakat, sehingga tidak perlu lagi mengeluarkan anggaran agar anaknya bisa mengenyam pendidikan.
“Pemerintah sudah memfasilitasi semua kebutuhan pendidikan. Jadi tidak dibenarkan adanya pungutan terhadap orang tua siswa,” tandasnya.
(Cek/Bing)
