Ibu dan anak tewas tertimpa truk berbobot lebih dari 20 ton yang terguling di Jalan Parung Panjang. (BU)
Cibinong, BogorUpdate.com – Akibat belum direalisasikannya janji Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) dan Bupati Bogor untuk mengatasi persoalan lalu lintas angkutan tambang, di Kecamatan Parung Panjang, membuat wakil rakyat geram.
Salah satunya Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Daen Nuhdiana. Menurutnya, dengan ketidakjelasan penanganan masalah tersebut hanya akan menambah korban akibat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk tambang.
Kemarin, Minggu 17 Desember 2023, ibu dan anak tewas akibat tertimpa truk berbobot lebih dari 20 ton yang terguling di Jalan Parung Panjang-Bunar.
“Kami menagih janji Pemerintah Provinsi membangun jalan baru, apakah itu tol tambang atau jalan biasa untuk mengalihkan lalu lintas armada tambang kesana,” ujar Daen Nuhdiana, Minggu (17/12/23).
Menurut dia, berdasarkan kajian, kebutuhan membangun jalan baru itu berkisar di angka Rp800 miliar. Dengan APBD Provinsi Jabar yang mencapai Rp30 Triliun, mestinya pembanguan jalan bisa direalisasikan.
“Tapi kalau provinsi beralasan tak cukup uang berkoordinasilah dengan pemerintah pusat, dengan Kementerian PUPR,” kata Daen.
Daen juga menyinggung peran Anggota DPR RI asal Dapil Kabupaten Bogor. Dia berharap, 9 orang wakil rakyat yang duduk di Senayan tidak diam saja menyaksikan penderitaan masyarakat di dapilnya. Anggota DPR, kata Daen, harus mendorong agar persoalan Parungpanjang menjadi prioritas pemerintah pusat untuk secepatnya diselesaikan.
“Jangan hanya dijadikan komoditas politik. Dorong Kementerian PUPR dorong Kemenkeu agar jalan khusus tambang ini direalisasikan secepatnya,” tegasnya.
Daen yang juga Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Bogor itu, juga menagih solusi jangka pendek yang dijanjikan Bupati Bogor Iwan Setiawan. Solusi tersebut adalah menyediakan kantong parkir untuk menampung truk tambang menepi di luar jam operasional melintas.
“Penyediaan kantong parkir itu bisa menggunakan lahan eks HGU yang ada di Parungpanjang. Koordinasi dong dengan Kementerian Keuangan agar bisa dipinjamkan,” cetusnya.
Menurut dia, kebutuhan kantong parkir membutuhkan area seluas kurang lebih 30 hektare. Lahan tersebut, kata dia, ada di Parungpanjang. Masalahnya, Pemerintah Daerah serius atau tidak mewujudkan janji tersebut.
Terpenting, lanjut Daen, komitmen-komitmen yang telah disampaikan pemerintah untuk mengatasi persoalan di Parung Panjang itu direalisasikan.
“Jangan biarkan nyawa warga berjatuhan karena masalah ini dibiarkan,” tandasnya.
