Cibinong, BogorUpdate.com – Pemerintah Kota Jambi melakukan kunjungan kerja ke Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bogor untuk belajar atau study tiru percepatan pemberian izin bangunan seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pada Rabu (22/1/25).
Pj Bupati Bogor, Bachril Bakri menjelaskan bahwa Kabupaten Bogor telah menerapkan berbagai peraturan untuk mempermudah akses perizinan bagi MBR.
Diantaranya adalah Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 yang mengubah Peraturan Bupati Nomor 56 tentang PBG bagi MBR, serta Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2025 yang mengubah Peraturan Bupati Nomor 57 tentang BPHTB.
Menurut Bachril, langkah ini bertujuan untuk mempercepat pelayanan perizinan dan mempermudah masyarakat yang membutuhkan.
“Di Kabupaten Bogor, kami telah menetapkan standar pelayanan yang sangat cepat. Proses pemberian izin PBG bagi MBR hanya memerlukan waktu 2 jam, bahkan simulasi yang kami lakukan hanya memerlukan waktu 15 menit. Sedangkan untuk BPHTB, kami hanya membutuhkan waktu sekitar 20 menit,” kata Bachril Bakri.
Bachril juga menekankan pentingnya pelayanan yang terpadu di satu tempat, yaitu Pojok MBR Terpadu di Kabupaten Bogor. Hal ini memungkinkan seluruh petugas sesuai dengan kewenangan bekerja secara terkoordinasi, yang berkontribusi pada peningkatan kecepatan dan kualitas layanan. Faktor lain yang mendukung adalah kecermatan petugas dalam memproses dokumen dan minimnya gangguan jaringan.
Sementara itu, Pj Walikota Jambi, Sri Purwaningsih mengungkapkan rasa kagumnya atas kecepatan layanan yang diterapkan di Kabupaten Bogor. Ia juga berharap bisa meniru dan menerapkan sistem yang serupa di Kota Jambi, dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan publik di daerahnya.
“Saya sangat terkesan dengan pelayanan yang cepat dan efisien di Kabupaten Bogor, baik untuk PBG maupun BPHTB. Kami akan segera mencoba untuk mereplikasi ini di Kota Jambi. Selain itu, kami juga berniat untuk menjalin kerja sama dengan Kabupaten Bogor dalam bentuk kesepahaman atau perjanjian kerjasama,” kata Sri Purwaningsih.
Melalui kunjungan ini, kedua pihak sepakat untuk terus menjalin komunikasi dan kolaborasi demi peningkatan pelayanan publik yang lebih baik, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Hadir dalam kegiatan ini yakni, Kepala DPMPTSP, Kepala DPKPP, Perwakilan Dinas PUPR, perwakilan Bappedalitbang dan perwakilan Bappenda. (**)
