Bogor Kota, BogorUpdate.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Fetty Anggaraenidini, menyoroti keberadaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) dibawah naungan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bogor yang berlokasi di Jalan Pahlawan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Fetty menemukan fakta bahwa UPTD BLK itu ternyata tidak melakukan pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh internal BLK, tetapi pihak swasta yang menggunakan tempat BLK sebagai lokasi pelatihan kerja.
Hal itu ditemukan Fetty saat melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan tahun anggaran 2025 dari DPRD Provinsi Jawa Barat ke Disnaker Kota Bogor, pada Senin 20 Oktober 2025.
Menurut Fetty, se-Jawa Barat hanya BLK di Kota Bogor yang tidak menyelenggarakan latihan kerja oleh internal BLK. “Saya baru tahu kalau BLK di Kota Bogor ini tidak menyelenggarakan latihan kerja. Padahal latihan kerja ini salah satu langkah upaya dalam mengentaskan angka pengangguran di Kota Bogor,” ucap Fetty.
Polisi Partai Golkar ini menuturkan bahwa seharusnya BLK menjadi pusat pelatihan kerja yang aktif dan produktif, memberikan keterampilan kepada masyarakat untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal. Fetty juga akan menindaklanjuti temuan soal BLK ini ke pihak Pemkot Bogor dan Disnaker agar segera melakukan evaluasi terhadap fungsi dan pengelolaan BLK.
“Nanti saya akan sampaikan kepada Walikota Bogor, kenapa BLK ini tidak menyelenggarakan pelatihan sendiri, malah Disnaker nya melakukan Pelatihan dan Produktivitas (Latas) dengan menggandeng Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta. Kondisi bangunan BLK juga perlu rehabilitasi perbaikan, alat-alat fasilitasnya juga sudah tidak memadai dan tidak ada alokasi anggaran operasionalnya juga. Ini harus jadi perhatian,” tegasnya.
Sementara, Kepala UPTD BLK Kota Bogor, Ratna Noviyanti membenarkan bahwa pihaknya tidak menyelenggarakan pelatihan, karena tidak adanya anggaran, dan tidak ada instruktur atau tenaga ahli. Kondisi bangunan di BLK juga banyak yang harus diperbaiki serta alat-alat pelatihan kerja pun sudah tidak layak dan tidak sesuai dengan kebutuhan industri kerja.
“Kami berharap BLK ini bisa kembali berfungsi menjadi balai yang menyelenggarakan pelatihan bagi para pekerja yang ada di Kota Bogor, termasuk memiliki instruktur sendiri, infrastruktur dirapihkan hingga fasilitas penunjang pelatihan atau alat-alatnya diperbaharui,” ucapnya. (Abizar)
