Pemerintahan, BogorUpdate.com
Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bogor, menggelar rapat kerja bertempat di Hotel Neo Taman Budaya Sentul, Kamis (5/3/20).
Sekretaris APDESI Kabupaten Bogor, Ismail mengatakan, Kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang nantinya hasil dari rekomendasi rapat kerja, akan diserahkan kepada Bupati Bogor, untuk dijadikan referensi pembangunan di tingkat desa.
“Hari ini kita melaksanakan rapat kerja, di mana salah satu materinya adalah membahas tentang rencana konsolidasi pembentukan BPK desa Kecamatan Kabupaten Bogor,” katanya kepada bogorupdate.com, Usai acara.
Untuk keduanya, tambah Ismail, juga mendiskusikan dengan para pengurus. Termasuk tujuan PPK untuk membahas tentang program-program pemerintahan desa ke depan. Selain itu ada juga yang sempat terdengar bahwa ada Bahasa, hasil dengan Kaur itu ada beda sama itu organisasi yang didalamnya terdiri dari beberapa kepala desa.
“Memang kalau kita menampung mendengarkan berbagai masukan saran pendapat termasuk aspirasi dari kepala desa yang kemudian nanti. Kita selaku organisasi, akan menyampaikan kepada bupati. Karena selama ini kan terlepas nanti, apakah ini disepakati atau tidak ada di daerah. Karena mekanisme penyaluran ADD maupun DD, itu kan sudah ada aturan mainnya dan mungkin kalau pun ada perubahan tersebut,” paparnya.
Sementara itu, Wawan Kurniawan yang mewakili Apdesi Kecamatan Citeureup, mengatakan jika tujuan dari PPK tersebut untuk membahas tentang program-program pemerintahan desa ke depan.
“Ada juga usulan dengan bahasa bahwa kepala untuk mendorong pengurus kebanyakan masa bakti sudah habis itu didorong agar segera dilaksanakan pembentukan kepengurusan tingkat kecamatan yang disebut BPK,” papar WK yang juga Kades Tarikolot Kecamatan Citeureup itu.
Wawan menjelaskan, untuk peningkatan kapasitas organisasi yang selama ini, mungkin dianggap kurang kompak, ujian kurang daya dorongnya. Sehingga juga minta dukungan dari seluruh Kepala Desa se Kabupaten Bogor agar kepengurusan dari mulai DPK sampai ke DPC ini, supaya lebih bagus dengan adanya usulan dari bahasa latin bulan yang biasanya 3 bulan dijadikan 1 bulan.
“Itu tetap ada usulan Supaya diberikan tiap bulan seperti itu. Seperti para PNS daerah biasanya ditangani APBD tiap bulan, mereka dapat menghasilkan bentuk ini pun sama, itu diberikan tiap bulan. Seharusnya bisa, daerah saja semua itu bisa, tapi kenapa tidak ada,” terangnya.
Menurutnya, hal Ini juga nantinya demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Dan seharusnya, pemerintah daerah bisa mengatur regulasi perangkat desa, apalagi di desa itu bisa mendapatkan kenyamanan,” Tutupnya.
Ditempat yang sama, Ketua Apdesi Kecamatan Babakanmadang, H.Adi Nurhikmat mengatakan jika pertemuan ini merupakan musyawarah yang sifatnya rutinan.
“Tentunya, dari point yang didapat itu akan lebih mendorong lagi apa yg menjadi kebutuhan kepala desa dan mengimplementasikannya di lapangan,” kata Adi.
Dijelaskan Adi, Ada beberapa hal yang harus diakomodir. Dan dari hasil pertemuan ini, lebih mendorong lagi ketika adanya ketidak selarasan.
“Seperti contoh staf kadus itu gajinya hampir sama dengan staf Kaur dan Kasieu, bukannya kita tidak setuju dengan peraturan yang sama. Tapi implementasi di lapangan tidak sama. Dan tentu kinerjanya juga tidak sama, apalagi RT RW kinerjanya lebih berperan.
“Miris bagi saya gaji staf per tiga bulan, sementara kbutuhan mereka harian, saya berharap pemkab bisa mementingkan dan merubah honor 3 bulan menjadi bulanan,” harapnya. (Asep Bucek)
Editor : Endi
