Pemerintahan, BogorUpdate.com
Demi mewujudkan keinginan dari masyarakatnya, kini Kepala Desa (Kades) Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, tengah berupaya untuk adanya pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) d wilayahnya.
Pasalnya, selama ini keberadaan sekolah negeri milik pemerintah itu baru hanya ada dua SMPN yang mana lokasinya itu sangat jauh dari daerahnya.
Kades Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Dasuki mengatakan, untuk mewujudkan keinginan bagi warga masyarakat desanya itu khususnya di wilayah Desa Cilebut Barat maupun Cilebut Timur, kini pihaknya telah mengajukan perihal itu melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Sukaraja, beberapa waktu lalu.
“Untuk rencana itu sudah, sudah saya ajukan saat Musrenbang Kecamatan pada bulan lalu, yang diselenggarakan di kantor Aula Kantor Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor,” ujarnya kepada Bogorupdate.com, Kamis (09/7/2020).
Ia berkeinginan, jika pengajuan dirinya itu dapat terwujud dalam waktu beberapa tahun kedepan, yang lokasinya berada di tempat strategis.
“Kalau lokasi pastinya ingin yang strategis, dapat dijangkau oleh masyarakat Cilebut ini khususnya” tuturnya.
Ia menyesalkan, dalam perihal ini masih harus terbentur dengan permasalahan lokasi yang akan di jadikan pusat pendidikan sekolah menengah pertama tersebut, atau adanya SMPN 3 Sukaraja.
“Dalam wacana ini sebenarnya masih terbentur soal lokasi, karena yang saya inginkan SMPN 3 Sukaraja berada di tepat strategis. Karena lahan yang ada khususnya di wilayah Desa Cilebut Barat sudah hampir tidak ada lokasi yang luas di tengah pusat keramaian,” ungkapnya.
Atas dasar itu, dirinya menyayangkan dengan pimpinan pemerintahan desa sebelumnya. Dimana, dari sekian banyak perumahan yang ada, namun tidak ada satu pun pihak pemerintah desa yang dipimpin oleh Muhadi itu tak meminta fasos dan fasum saat pembangunan suatu perumahan itu dikerjakan.
“Pendapat saya, dengan sekian banyaknya perumahan yang berada di Desa cilebut barat, tak ada satu pun perumahan yang dimintai fasos fasum oleh pihak pemdes kala itu,” akunya.
Namun Dasuki juga berpendapat, apabila tidak ada lahan lokasi yang strategis dengan luasan yang cukup untuk membangunan suatu fasilitas pendidikan bagi warganya desanya itu, dirinya tidak akan mempersoalkan apabila lokasi yang nantinya itu berada di wilayah Desa Cilebut Timur.
“Kalau lokasinya ada di Cilebut Timur tidak jadi soal. Terpenting keinginan dan dambaan masyarakat Cilebut Raya khususnya dapat terwujud dengan adanya SMP Negeri di sini,” jelasnya.
Selain itu, sambungnya, terkait di terapkannya zonasi dalam pendaftaran peserta didik baru (PPDB) dalam beberapa tahun terakhir, membuat masyarakat Cilebut Raya khususnya semakin terasingkan. Dikarenakan, sekolahan dengan kriteria negeri itu membuat siswa berprestasi di wilayahnya tidak dapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan di sekolahan favorite berstatus negeri.
“Semenjak dengan adanya PPDB sistem zona ini, masyarakat kami semakin sedikit terdzolimi. Karena untuk di dua desa antara Cilebut Barat dengan Desa Cilebut Timur tak ada satupun SMP negeri. Yang ada hanya di wilayah Kecamatan Cibinong, tapi kalau masyarakat kita mendaftar kesana dengan sistem zonasi ini tentu pastinya tidak akan diterima, karena sudah berbeda Kecamatan,” kesalnya.
Untuk itu, lanjutnya, dengan di ajukannya program pengadaan pembangunan SMP Negeri di wilayah Cilebut itu dapat segera terealisasi.
“Sehingga, bagi siswa yang berprestasi yang khususnya berada di wilayah Cilebut dapat memperoleh pendidikan yang semestinya dengan kemampuannya itu. Saya harap Disdik Kabupaten Bogor maupun ibu Bupati Bogor dapat segera mewujudukan keinginan masyarakat kami ini,” harapnya. (Rul/bing)
