BogorUpdate.com – Indikasi dugaan proyek siluman di badan usaha milik daerah (BUMD) Kota Bogor, mulai terendus. Pasalnya, hasil investigasi Bogorupdate.com terkuak jika salah satu pejabat Kabag Tranmisi dan Distribusi pada PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor itu disinyalir terlibat.
Menurut Kabag Tranmisi dan Distribusi pada PDAM Tirta Pakuan, berinisial DR mengaku, bila proyek yang dimaksud itu merupakan proyek galian pemasangan pipa tanpa plang proyek milik PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.
“Itu bukan pengerjaan milik kami, tapi punya PDAM Kabupaten Bogor,” ujar DR kepada Bogorupdate.com, Kamis (27/12/18).
Sementara, fakta dilapangan disekitar proyek tidak ada plang proyek yang merupakan informasi dalam penggunaan anggaran APBD yang dimaksud untuk keterbukaan publik.
Hal janggal juga dibalik sumber dana proyek anggaran APBD ini timbul karena dinilai dipaksakan agar terserap diujung tahun ini. Adapun anggaran keuangan daerah akan tutup anggaran dalam SPJ dan pelaporan hasil progres kegiatan.
Terpisah, Humas PDAM kabupaten Bogor saat dihubungi melalui pesan pribadinya, Agus mengatakan, bila proyek itu benar milik PDAM Kabupaten Bogor.
“Iya itu memang proyek milik PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor, dan bukan kegiatan di kantor cabang pelayanan,” singkatnya.
Menyikapi itu, LSM anti korupsi CIPS (Corruption Inquiry And Prevent Society), Tauruk menilai, jika proyek ini mengundang pertanyaan besar.
“Apa benar telah masuk perencanaan dan penggangaran atau proyek simsalabim langsung jadi,” tegasnya.
Menurutnya, karena apapun terkait keuangan yang bersumber dari APBD itu ber azas efesiensi dan efektif serta transparan sesuai aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tepat waktu dan manfaat dari kegiatan tersebut.
“Masa iya, masih ada kegiatan pemasangan pipa diakhir Desember ini yang didanai APBD, lalu ini proyek milik siapa,” tanya Tauruk.
Lebih lanjut ia mempertanyakan, masya iya ada kegiatan dari APBD tanpa ada ketaatan azas dan prinsip tata kelola yang benar sesuai aturan. Kalau seperti ini, sambungnya, ini tidak perlu adanya jasa konsultan perencana atau PPK karena percuma tanpa perencanaan saja jelas ini proyek tidak terserap dan maksimal.
“Logika nya berfikir tidak cermat dan cerdas siapa dibalik proyek ini, harus di ungkap motif dan tujuan kegiatan ini. Karena jika memang mengejar pembayaran tahun ini disaat pelaporan keuangan daerah telah tutup tahun,” tukasnya. (Agus Bagja)
Editor : Tobing
