Bogor RayaHomePendidikan

Diadukan Orang Tua Siswa, SDN Lawanggintung Akan Dipanggil DPRD

 

BogorUpdate.com – Setelah menerima aduan langsung dari para orang tua siswa, Komisi IV DPRD Kota Bogor akan segera memanggil pihak Sekolah Dasar Negeri (SDN) Lawanggintung 2.

 

Pemanggilan tersebut akan dilakukan DPRD menyusul adanya persoalan dalam salah satu kegiatan outing class atau pembelajaran diluar kelas yang dikeluhkan banyak orangtua siswa.

 

Ketua Komisi IV Ahmad Ramdoni mengatakan pihaknya hari ini telah menerima laporan terkait outing class dari para orang tua siswa SDN Lawanggintung 2, Senin (07/01/18).

 

Dalam laporannya kata Romdoni, pertama ada beberapa hal dalam kegiatan ini dianggap tidak transparan. Kedua kegiatan ini disayangkan orangtua siswa berdampak kepada penilaian mata pelajaran.

 

“Ini seharusnya itu tidak boleh terjadi. Jadi yang ikut dapat nilai bagus dan yang tidak ikut dapat nilai D. Tadi setelah dicroscek, saya tanyakan kepada para orangtua, ‘iya pak nilianya tidak bagus’,” kata Ramdoni menirukan orangtua siswa.

 

Selain itu, kata Ramdoni, yang ketiga kegiatan ini dianggap terlalu memaksakan dalam artian ada intimidasi perihal nilai. Begitu juga soal komite sekolah, orangtua siswa menganggap harusnya sudah diganti dikarenakan melebihi masa jabatan.

 

“Komite sekolah sudah 10 tahun dan dianggap tidak mewakili aspirasi para wali murid tapi malah memihak pihak sekolah,” tegasnya.

 

Atas persoalan tersebut, ia berjanji sebagai wakil rakyat akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan memanggil pihak sekolah, komite kelas dan komite sekolah termasuk MKKS SD Negeri se-Kota Bogor.

 

Dijelaskan Romdoni, pemanggilan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dimaksudkan agar dapat disampaikan langsung kesemua kepala SD karena Komisi IV menangkap bahwa kejadian ini seperti fenomena gunung es.

 

“Kita juga akan duduk bersama dengan pihak Dinas Pendidikan. Yang jelas kejadian ini sangat memberatkan secara biaya dan juga sangat merepotkan ketika dikaitkan dengan masalah nilai, jadi sudah tidak dalam alur pendidikan kami anggap. Pemanggilan akan diagendakan secepatnya,” imbuh politisi PAN itu.

 

Ditempat yang sama, anggota Komisi IV Achmad Ubaidillah turut mengomentari terkait adanya pengaduan dari orangtua siswa SDN Lawanggintung 2. Menurutnya, Pemerintah Kota Bogor harus meninjau ulang terhadap program-program tersebut.

 

“Wali kota harus meninjau ulang, bila perlu ditiadakan program-program yang berjudul study tour, karena tadi sudah jelas banyak mudharat yang justru muncul ketimbang maslahatnya, dan seharusnya mempertimbangkan kemampuan masyarakat,” ujarnya.

 

Politisi PPP inipun menyarankan untuk kegiatan pembelajaran diluar kelas dengan mengunjungi museum atau perpustakaan yang ada di Kota Bogor sehingga tempat-tempat ini bisa diakses lebih banyak lagi oleh para pelajar.

 

“Jadi yang dimaksud meninjau ulang bila perlu pemerintah mengeluarkan kebijakan tidak ada study tour, sama seperti halnya kebijakan larangan kantong plastik dalam penanganan sampah plastik di Kota Bogor,” ungkapnya.

 

Sebelumnya, salah satu orangtua siswa, Faisal mengemukakan, kedatangan para orangtua ke Komisi IV untuk menyampaikan terutama permintaan keadilan tentang nilia D anak-anaknya yang tidak mengikuti outing class tanpa penjelasan secara gamblang dari pihak sekolah.

 

Ia juga mengaku, pihak sekolah sudah memberikan pengumuman terkait kegiatan itu, hanya yang selalu menjadi pertanyaan para orang tua adalah masalah rincian biaya dan ternyata dari pihak sekolah tidak pernah memberikan kejelasan hanya selalu melempar sampai ke pihak travel sementara pihak travel tak pernah dihadirkan.

 

“Sampai outing class berjalan banyak intimidasi kepada kami dengan tidak mengikuti kegiatan itu akan dikosongkan nilai raportnya. Dan pas bagi raport anak kami nilai D tapi tanpa ada penjabaran yang gamblang sampai rapat terakhir,” bebernya.

 

Menurut Faisal, selama ini juga pihak orangtua tidak pernah dilibatkan dari awal dalam kegiatan outing class tujuan Taman Mini dengan biaya Rp380 ribu per siswa.

 

“Menurut saya seharusnya komite sekolah menjadi jembatan antara orang tua dengan pihak sekolah. Tapi yang saya lihat ini tidak terjadi,” pungkasnya. (As)

 

 

 

 

 

Editor : Tobing

Exit mobile version