BogorUpdate.com – Jika dipaksakan launching Ketua GP PC Ansor Kota Bogor Rahmat Imron Hidayat minta Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk melakukan audit pengadaan angkot modern
“Banyak kejanggalan dalam program angkot modern tetapi kenapa dipaksakan launching, ada apa ini, saya minta Kejari lakukan audit,” tegas Romy sapaan akrabnya Ketua GP Ansor itu, Senin (01/10/18).
Masih kata Romy, dalam peluncuran angkot modern diindikasikan ada unsur Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN) antara Dinas Perhubungan (Dishub) dengan pengusaha pengadaan armada angkot modern.
Menurutnya, ada beberapa faktor yang ia nilai bahwa angkot modern itu banyak kejanggalan, misalnya kajiannya yang ngawur dan terkesan terburu buru. Sehingga, ia menduga ada persekongkolan jahat antara Pemkot dengan pemilik armada.
Kejanggalan lainnya, kata Romy, angkot modern juga memang belum ada lisensi dari Kementerian Perhubugan (Kemenhub).
Padahal konteks angkutan publik harus ada lisensi dari Kemenhub, semua aturan harus dipenuhi. Karena menyangkut keselamatan nyawa orang, tak bisa hanya mengedepankan kenyamanan dengan memperlengkap fasilitas
“Angkot Modern ini aturannya belum ditempuh, tapi akan memaksakan dilaunching. Kalau di paksakan seperti ini pasti ada kongkalikong yang ujung-ujungnya hanya mencari keuntungan bukan memenuhi kebutuhan masyarakat,” paparnya.
Ia juga berpendapat, bahwa angkot modern bukan keinginan dan kebutuhan masyarakat. “Ini hanya keinginan pejabat Pemkot yang akan mengambil keuntungan dari pemilik armada angkutan,” tegasnya.
Sementara Anggota Komisi I DPRD Kota Bogor Jatirin mengatakan, angkot modern itu program Dishub yang tiba-tiba muncul, karena sebelumnya tidak pernah ada dalam pembahasan.
“Wacana yang selama ini dibahas untuk mengatasi kemacetan di Kota Bogor itu adalah konversi 3 angkot menjadi 1 bus sedang dan rerouting. Sampai sekarang semua wacana itu tidak jelas lanjutannya, tapi tiba-tiba launching Angkot Modern,” kata Jatirin.
Masih kata dia, kalau memang Angkot Modern itu diciptakan untuk kebutuhan masyarakat, ia mengaku mendukung, tapi semua program harus dilakukan kajian yang matang.
Dari pada membuat program cepat tapi tak jelas, lebih baik membuat program lama tapi pasti. Silahkan lakukan kajian yang matang apapun programnya dan DPRD sebagai wakil rakyat akan mendorong dari sisi anggarannya.
“Kalau kajiannya jelas, manfaatnya jelas pasti kami dukung, tapi kalau tidak jelas kajiannya buat apa,” tandasnya. (As)
Editor : Tobing
