Bogor RayaHomeHukum & Kriminal

Dugaan Korupsi Dana Pilkada, Kejari Bidik Rekanan KPU Kota Bogor

Foto kantor kejaksaan negeri kota Bogor

 

BogorUpdate.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) terus melakukan pendalaman terkait kasus dugaan korupsi kegiatan fiktif dan double anggaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor, dana hibah untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota beberapa waktu lalu.

 

Dalam penanganan perkara dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara tersebut, jaksa telah melakukan pemeriksaan terhadap lima pegawai dan seorang komisioner KPU.

 

Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor Widiyanto Nugroho mengatakan, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang terkait kasus tersebut pada pekan depan.

 

“Kami akan kumpulkan keterangan tambahan dari pihak ketiga atau rekanan KPU, ini kasus dugaan kegiatan fiktif dan double anggaran ini terkait dengan Pilwalkot Bogor 2018,” kata Widi, Jumat (30/11/18).

 

Menurut Widi bahwa kasus dugaan korupsi tersebut diduga telah merugikan keuangan negara Rp1 miliar lebih. “Tapi untuk berapa nominal pastinya kami masih mendalami. Insya Allah pekan depan ada informasi resmi,” ungkapnya.

 

Saat disinggung apakah ada keterlibatan instansi lain dalam kasus tersebut. Widi menegaskan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman. “Masih didalami, tapi sejauh ini belum terlihat,” tambah dia.

 

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat menegaskan bahwa pemerintah menyerahkan proses hukum tersebut kepada kejaksaan.

 

Namun orang nomor 3 di kota hujan itu mengaku tak rela menghibahkan dana sebesar Rp47 miliar kepada KPU saat pilwalkot, jika memang hanya untuk disalahgunakan. “Dana hibah yang bersumber dari APBD cukup besar, pemerintah tak rela anggaran itu disalahgunakan,” ucapnya.

 

Ade menyatakan bahwa pemerintah akan menghormati proses hukum yang tengah dilakukan oleh Kejari Kota Bogor. “Ya, sebenarnya kaget juga dengan kasus yang menyeruak ke permukaan. Tapi intinya kami menghormati proses hukum yang ada,” ujar Sekda.

 

Ade menambahkan, pemerintah memberikan hibah kepada KPU agar proses pilkada berjalan sukses dan kondusif. “Pilkada kondusif dan damai. Tapi berhubung ada masalah seperti ini kaget juga kita,” pungkasnya. (As)

 

 

 

 

 

Editor : Tobing

Exit mobile version