Kepala BGN, Dadan Hindayana. (Abizar/Bogorupdate)
Kota Bogor, BogorUpdate.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memberikan penjelasan rinci mengenai progres dan skema pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam konferensi pers yang digelar di Harinny Resto, Jalan Sholeh Iskandar, Kota Bogor, Sabtu (28/2/26).
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, guna memastikan kesiapan operasional lembaga dalam memenuhi gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan dan anak sekolah.
Dalam keterangannya, Dadan menegaskan bahwa program ini mengedepankan asas keseimbangan dan keadilan, namun tetap menghormati otonomi sekolah serta pilihan orang tua.
Di Kota Bogor, beberapa sekolah kategori menengah ke atas telah menyatakan untuk tidak mengambil jatah makan bergizi tersebut.
“Ada sekolah seperti Bosowa Bina Insani yang memiliki kantin sendiri dan tidak ingin menerima bantuan makan ini, kita hormati. Begitu juga sekolah lain seperti Regina Pacis atau Sekolah Bogor Raya yang siswanya mayoritas dari kalangan menengah ke atas,” ujar Dadan Hindayana kepada awak media, Sabtu (28/2/26).
Dadan menambahkan bahwa di sekolah umum sekalipun, jika ada orang tua yang tidak mengizinkan anaknya menerima makanan dari program ini, pihak BGN tidak akan memaksakan.
“Tidak ada paksaan untuk menerima program bergizi ini bagi kalangan mampu. Kita fokus pada mereka yang membutuhkan untuk memutus rantai kemiskinan,” tambahnya.
Menjawab isu mengenai tumpang tindih anggaran, Dadan menjelaskan bahwa anggaran sebesar Rp24 triliun telah dialokasikan melalui rincian fungsi kesehatan.
Ia menjamin bahwa dana ini tidak akan mengganggu pos anggaran kementerian lain seperti Kementerian Kesehatan (Kemenkes) maupun Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
“Fungsi kesehatan yang dilakukan BGN mencakup penanganan stunting pada kelompok ibu hamil, menyusui, dan balita. Sementara untuk fungsi pendidikan, anggarannya tersendiri dan tidak mengganggu pagu kementerian terkait, bahkan jumlahnya naik dari tahun ke tahun,” jelasnya secara rinci.
Dadan juga menepis isu yang mengaitkan program makan gratis dengan pengurangan kuota KIP Kuliah. Ia menegaskan bahwa jumlah penerima KIP Kuliah tahun ini justru mengalami kenaikan dan kini berbasis data desil 1 sampai 4, sehingga tidak ada hubungannya dengan alokasi anggaran makan bergizi.
Hingga saat ini, BGN telah membentuk 20.362 satuan layanan gizi di seluruh Indonesia yang melayani sekitar 61,2 juta jiwa. Menariknya, sebanyak 24.382 satuan layanan tersebut didanai oleh investor, bukan murni APBN.
Terkait indeks harga, Dadan memaparkan adanya perbedaan nominal berdasarkan kelompok umur dan wilayah (indeks kemahalan daerah). Anak usia di atas 4 tahun hingga Dewasa/Ibu Hamil: Rata-rata Rp10.000 (Jawa Barat). Anak PAUD hingga Kelas 3 SD: Rata-rata Rp8.000 (Jawa Barat).
Wilayah Papua: Indeks bisa mencapai Rp15.000 hingga Rp20.000 tergantung harga bahan baku lokal.
Pembangunan satuan layanan gizi yang dilakukan oleh mitra diklaim jauh lebih efisien dibandingkan proyek pemerintah konvensional. Dadan menyebutkan bahwa mitra mampu membangun fasilitas hanya dalam waktu 2 bulan, sementara proses APBN bisa memakan waktu minimal 5 bulan karena prosedur lelang dan birokrasi.
“Kita menghargai waktu. Ruang waktu adalah sesuatu yang tidak bisa diulang. Dengan melibatkan mitra, pembangunan jauh lebih cepat dan efisien. Jika terjadi risiko seperti bencana atau kebakaran pada bangunan tersebut, itu ditanggung oleh mitra karena aset tetap dimiliki oleh desa atau pihak setempat,” kata Dadan.
Program ini diproyeksikan menjadi fondasi utama dalam mencetak generasi produktif menuju Indonesia Emas 2045.
Menurut Dadan, pemenuhan gizi yang dilakukan sekarang adalah investasi jangka panjang karena anak-anak sekolah saat ini adalah tenaga kerja produktif 20 tahun mendatang. (Abizar)
