Kota Bogor, BogorUpdate.com – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim kembali melakukan penyegaran di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dengan melantik sejumlah pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator.
Pelantikan berlangsung di Aula Sri Baduga, Balai Kota Bogor, Kamis (15/1/2026).
Dalam pelantikan tersebut, tiga pejabat dipromosikan menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II). Erna Nuraena yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan resmi dilantik sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor.
Sementara itu, jabatan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor kini diemban oleh Lia Kania Dewi, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
Adapun Hidayatulloh dipromosikan dari Wakil Direktur RSUD Kota Bogor menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bogor.
Rotasi dan promosi juga terjadi pada jabatan Administrator. Salah satunya, Harry Cahyadi dilantik sebagai Camat Bogor Selatan, naik dari jabatan sebelumnya sebagai Sekretaris Kecamatan di wilayah yang sama.
Harry menggantikan Irman Khaerudin yang kini dirotasi menjadi Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Kota Bogor. Jabatan Inspektur Pembantu I sebelumnya diisi oleh Gunadi, yang saat ini dipercaya menjabat sebagai Wakil Direktur Keuangan dan Umum RSUD Kota Bogor.
Selain itu, sejumlah posisi Sekretaris Dinas (Sekdis) turut diisi melalui mekanisme promosi dan rotasi. Pemkot Bogor juga melantik Dewan Pendidikan Kota Bogor dalam kesempatan yang sama.
Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengatakan bahwa pelantikan, rotasi, mutasi, dan promosi merupakan hal yang rutin dan wajar dilakukan dalam pemerintahan guna menjaga dinamika serta penyegaran organisasi.
Ia meminta para pejabat yang dilantik untuk memaksimalkan kinerja, menunjukkan prestasi, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Hari ini ada 12 pejabat yang dilantik, termasuk Kepala BKAD, Kepala Kesbangpol, dan Kepala Dinas Kesehatan. Selebihnya adalah Sekretaris Dinas dan jabatan lainnya,” ujar Dedie.
Meski demikian, Dedie mengakui masih terdapat sejumlah jabatan yang belum terisi. Menurutnya, proses pengisian masih berjalan di tingkat pemerintah pusat sehingga pelantikan belum dapat dilakukan.
Proses tersebut merupakan bagian dari penerapan sistem merit, di mana pengisian jabatan didasarkan pada penilaian objektif terhadap prestasi, latar belakang, dan kinerja pejabat.
“Tidak ada penilaian subjektif. Semua berdasarkan sistem merit. Ini hal yang lumrah dalam organisasi pemerintahan,” tandasnya. (Abizar)
