Lifestyle, BogorUpdate.com
Letjen TNI Doni Monardo mengucapkan terima kasih kepada pihak yang selama ini membantu dirinya dalam mengumpulkan bukti pendukung usulan penganugerahaan gelar kehormatan (doktor honoris causa) dari Institut Pertanian Bogor (IPB), kemarin.
“Saya juga berterima kasih tim promotor gelar Doktor Kehormatan ini yaitu, Prof Dr Ir Hadi Susilo Arifin, Prof Dr Ir Widiatmaka, Prof Dr Ir Anas M Fauzi, Prof Dr Ir M H Bintoro, dan Dr Ir Soeryo Adiwibowo dan keluarga besar TNI dan BPBD dan keluarga besar saya,” ujarnya melalui pesan singkat, Minggu (28/3/21).
Sebelumnya, IPB menganugerahkan gelar Doktor Kehormatan (doktor honoris causa) kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Doni Monardo atas peran pemulihan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Keputusan pemberian gelar akademik kepada Doni diputuskan dalam surat keputusan senat akademik IPB Nomor 21/IT3.SA/PP/2020 tentang Persetujuan Pemberian Gelar Doktor Kehormatan Honoris Causa Kepada Letjen Doni Monardo dalam Bidang Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan.
Rektor IPB Arif Satria menyatakan, Institut Pertanian Bogor (IPB) University menganugerahkan gelar Doktor Kehormatan (doktor honoris causa) kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Doni Monardo atas peran pemulihan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup.
Dalam hal ini, Rektor IPB Arif Satria menyatakan, ada satu hal yang perlu kita cermati, bahwa kemajuan bangsa bukan karena melimpahnya SDA, namun karena kemampuan mengelola SDA tersebut.
“Indonesia saat ini dihadapkan pada komitmen rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2030,” ujarnya saat membacakan sambutan acara penganugerahan di gedung Graha Widya Wisuda IPB University yang disiarkan secara daring melalui saluran YouTube IPB TV, kemarin.
Ia menambahkan, tantangan yang dihadapi saat ini adalah deplesi sumber daya alam dan degradasi kualitas lingkungan hidup.
“Tutupan hutan yang berkurang dari 50 persen atau 93,4 hektare pada 2017 hingga tinggal 45 persen atau 86,5 juta hektare dari total lahan Indonesia 188 juta hektare di tahun 2045. Kelangkaan air di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara meningkat hingga 2030. Proporsi luas wilayah krisis air meningkat dari 6,0 persen di tahun 2000 menjadi 9,6 persen di tahun 2045. Kualitas air diperkirakan juga menurun signifikan,” paparnya.
Lanjutnya, luas habitat ideal satwa langka pun terancam punah di empat pulau besar Sumatra, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Jumlahnya berkurang dari 80,3 persen di tahun 2000 menjadi 497 persen di tahun 2045.
“World Risk Report pada 2016, Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan tingkat risiko bencana yang tinggi. Kementerian Keuangan pada 2021 mencatat, kerugian bencana setiap tahun mencapai rata-rata Rp20 triliun,” katanya.
Arif mengemukakan sumber daya alam dan lingkungan juga punya peran yang besar dalam proses perdamaian. Ini adalah kerangka teoritik yang bisa menjelaskan hubungan sumber daya alam, lingkungan dan proses perdamaian, bahwa proses pemerintahan yang baik dalam pengelolaan lingkungan dan SDA akan mampu meredakan konflik.
“Apa yang dilakukan oleh Doni Monardo dengan gagasan Program Emas Biru dan Emas Hijau telah sukses menjadi peredam konflik di Kepulauan Maluku. Ini langkah yang baik sekali dalam proses pengelolaan Lingkungan Hidup dan SDA secara adil,” tuturnya.
Arif menilai, Doni Monardo mampu membangun sumber daya melalui kolaborasi antarpemerintah, perguruan tinggi, LSM, masyarakat dan industri dalam keberlangsungan lingkungan dan SDA.
“Seluruh tantangan itu diatasi dengan memperkuat kepemimpinan lingkungan sebagai sebuah konsep yang penting dalam mewujudkan prinsip pengelolaan SDA dan lingkungan. Inilah mengapa IPB memberikan gelar Doktor Kehormatan kepada Letjen Doni Monardo,” tandasnya.
(Rie/Bing)
