Gunung Putri, BogorUpdate.com – Pemerintahan Desa (Pemdes) Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, mendapat kunjungan dari Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar), didampingi Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, dalam rangka Kunjungan Kerja (kunker), Senin (26/9/22).
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, yang terdiri dari, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, dari Fraksi PKS mendatangi Desa Ciangsana untuk memonitoring bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dari Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat.
Sebanyak 20 unit Rutilahu, sudah rampung dikerjakan oleh Pemdes Ciangsana melalui koordinator pelaksana lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Ciangsana. Bantuan Rutilahu tersebut di ajukan oleh Pemdes Ciangsana ke Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, pada Tahun 2021 dan di ACC pada Tahun 2022.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat mendatangi salah satu rumah warga yang terletak di RT 02, RW 39, Kampung Pabuaran Wetan, Dusun 7. Aanggota DPRD tersebut mengatakan rasa takjub melihat bangunan bantuan Rutilahu yang selesai dikerjakan dengan rapih dan berlantai keramik.
“Agak beda pembangunan Rutilahu disini, saya baru melihat bantuan Rutilahu yang rapih dan berlantaikan keramik,” ucap Supono salah satu anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PAN.
Sementara Joko Aji dari bidang koordinator dan Fasilitator Rutilahu Jawa Barat, Wilayah Kabupaten Bogor menyampaikan, bahwa Rutilahu yang dikerjakan oleh Pemdes Ciangsana sudah cukup baik dan layak didiami.
“Kalo fisik kita mengedepankan struktur dan juga aspek yang kita kedepankan, jadi kalo kita melihat sudah tercukupi semua, serta struktur pondasi, pembesiannya kontur kesehatan ruang nya sudah berkecukupan. Yang terpenting masuk kategori rumah sehat,” ungkapnya.
Ditempat yang sama Kepala Desa Ciangsana, Udin Saputra, mengatakan, bahwa Anggaran bantuan Rutilahu sebesar Rp 20.000.000 per unit, dan anggaran tersebut di transfer Rp 17.500.000 langsung ke material.
“Kita berkerja sama dengan material, dari usulan LPM, Rp 2.000.000 untuk tenaga kerjanya dan Rp 500.000 buat administrasi, dari anggaran tersebut dianggap tidak mencukupi untuk menjadi rumah cukup layak, lalu kita lakukan Swadaya yang di kedepankan,” paparnya.
Lebih lanjut Ia menjelaskan, dengan angaran tujuh belas juta lima ratus dengan rumah yang harus dibangun, itu sangat minim pastinya, aturan dari sana yang penting ada atap, lantai, dan Dinding, aturannya tidak diplester tidak masalah, diwajibkan ada pintu, kusen.
“Nah kita Swadaya, saya Kepala Desa menyumbang keramik, jadi keramik itu Swadaya. Kenapa beda, kadang saya berikan keramik agar lebih layak, mungkin itu bedanya yang di bilang anggota DPRD Provinsi Jawa Barat,” pungkasnya.
