Cibinong, BogorUpdate.com –
DPRD Kabupaten Bogor mengeluarkan sejumlah rekomendasi terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bogor Tahun Anggaran (TA) 2021.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mengatakan, rekomendasi berupa catatan strategis meliputi saran, masukan dan atau koreksi terhadap urusan desentralisasi tugas pembantu dan tugas umum pemerintah.
“Rekomendasi ini selanjutnya agar dijadikan bahan evaluasi dan atau perbaikan penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Rudy Susmanto, usai rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Selasa (17/5/22).
Rudy Susmanto tidak merinci apa saja rekomendasi yang disampaikan DPRD Kabupaten Bogor kepada Bupati. Namun demikian, kata Rudy Susmanto, keputusan DPRD ini berdasarkan pada mekanisme pengambilan keputusan yang menjunjung tinggi asas kolektif kolegial dalam membahas LKPJ Bupati Bogor tahun anggaran 2021.
“Semua telah melalui mekanisme pembahasan komisi-komisi dan tingkat banggar serta disetujui oleh pimpinan fraksi di DPRD Kabupaten Bogor,” kata Rudy Susmanto.
Terkait sejumlah catatan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor diwakili Sekretaris Daerah (Sekda), Burhanudin mengatakan, sepenuhnya menyadari bahwa masih terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang perlu segera ditindaklanjuti. Sebagaimana tercermin dari hasil rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD terhadap LKPJ Bupati Bogor tahun 2021, baik dalam bentuk saran, masukan, maupun koreksi yang positif dan konstruktif.
“Seluruh hasil rekomendasi dan catatan strategis, akan kami perhatikan serta ditindaklanjuti secara serius, bersama-sama dengan seluruh perangkat daerah, termasuk jajaran BUMD,” kata Burhanudin.
Burhanudin menjelaskan, Pemkab telah berupaya secara maksimal untuk mencapai sasaran RKPD tahun 2021 dengan terus meningkatkan kerja sama, koordinasi dan konsolidasi baik secara internal maupun lintas sektor dengan para pemangku kepentingan.
“Kami menyampaikan rasa penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bogor dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bogor,” ujar Burhanudin.
“Semoga mekanisme check and balances dan kerja sama yang baik akan senantiasa terjalin, demi perbaikan dan peningkatan kinerja serta tercapainya visi Kabupaten Bogor termaju, nyaman dan berkeadaban,” pungkas Burhanudin. (**)
