Sukamakmur, BogorUpdate.com – Para Ketua RT dan RW se-Desa Sukadamai, Kecamatan Sukamakmur, akan menggeruduk Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor II, wilayah Bogor Timur, terkait Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sudah 2 tahun tidak ada kejelasan.
Hal itu disampaikan Kosim selaku Ketua RW 03, Desa Sukadamai. Menurutnya, beberapa bulan lalu para Ketua RT dan RW sudah mendatangi Kantor BPN yang berada di Citra Indah untuk mempertanyakan kejelasan sertifikat program PTSL yang belum jadi hingga 2 tahun.
Petugas di BPN tersebut mengaku terjadinya keterlambatan penerbitan sertifikat PTSL itu karena masih ada data yang tidak lengkap.
“Sekitar bulan Juni saya bersama para RT dan RW datang ke kantor BPN. Kita bertanya kenapa bisa seperti ini, mereka bilang katanya berkas-berkas belum lengkap, dan kami tidak bisa kontak sama warga, itu yang mereka bilang. Yang kita pahami ini sangat tidak mungkin, kan kontaknya Pak Kades ada, kordinator ada, masa tidak bisa melalui sama warga,” ucap Kosim saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Rabu (4/9/24).
Selanjutnya Kosim juga menjelaskan, berkas-berkas yang kata pihak BPN belum lengkap ditarik kembali dan dilengkapi semuanya.
“Berkas yang belum lengkap, kami tarik dan kami lengkapi, nah saat itu disepakati sama teman-teman semua bahwa yang diumumkan RW 03 sama RW 07, kita tarik semua berkasnya. Setelah jalannya waktu ada pembagian tanggal 4 Juli, tapi warga kami belum ada yang jadi sertifikat walaupun sudah diperbaiki,” jelasnya.
“Setelah itu kami balik lagi ke BPN, mana berkas kami yang belum lengkap kami akan lengkapi, kata mereka sudah selesai tinggal dikoreksi dan ditandatangani. Sampai sekarang belum ada lagi perkembangan apa-apa. Bahkan kami berencana akan datang lagi ke BPN bersama para RT dan RW akan menanyakan lagi alasan mereka yang seperti ini,” sambungnya.
Ia juga berharap, kepada pihak BPN agar bisa mengatasi permasalahan PTSL ini cepatnya. Agar tidak ada lagi alasan-alasan terkait berkas yang belum lengkap.
“Kalau keinginan saya secepatnya BPN menyelesaikan permasalahan ini. Saya juga bingung menjawab pertanyaan warga. Saya pingin tahu alasan mereka kalau berkas sudah lengkap . Makanya kami sama teman-teman terus berjuang sampai BPN tidak lagi ada alasan,” pungkasnya.
Sementara Kepala Kantor BPN II Bogor Timur, Uunk Din Parunggi menjelaskan, terkait sertifikat yang belum dibagikan di wilayah Kecamatan Sukamakmur karena adanya berkas yang belum lengkap.
“Sertifikat itu udah siap kita bagikan, sudah ditandatangani, kita menunggu kelengkapan berkas yang baik dan benar. Mungkin masyarakat merasa sudah melengkapi berkas tersebut tapi ketika kita teliti dan kita cek ternyata masih ada kekurangan. Kekurangan ini bisa jadi tidak lengkapnya informasi yang terdapat di surat-surat tersebut,” jelasnya.
Masih kata Uunk Din Parunggi, dinas di BPN II Bogor Timur ini mulai tahun 2022, kebetulan masuk di bulan Oktober itu posisi PTSL sekitar 12 persen sehingga program tersebut dipercepat, apapun itu diterima dulu.
“Kita jadikan dulu sambil berjalan masyarakat lengkapin berkas-berkasnya. Nah disini banyak surat yang belum lengkap, contohnya riwayat tanah seharusnya dari A ke B ke C, nah B nya tidak ditulis. Terus ada juga melengkapi SPPT pajak ternyata SPPT nya, persil no ini dipake persil yang lain, kan kita perlu konfirmasi ke Desa apa memang luas sekali sehingga satu SPPT itu bisa membayar yang lain-lain kita perlu konfirmasi juga,” paparnya.
“Kebanyakan memang riwayat tanahnya tidak nyambung. Berkas-berkas itu sudah disampaikan ke Desa, ya mungkin kita minta kerjasama juga dengan Desa kalau memang bisa di puss, Desa juga suruh lengkap itu,” katanya. (Gus)
