Cibinong, BogorUpdate.com – Angka kemiskinan di Kabupaten Bogor menunjukkan tren membaik pada tahun 2025. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mencatat persentase penduduk miskin menurun menjadi 6,25 persen, lebih rendah dibandingkan angka kemiskinan Jawa Barat yang berada di angka 7,46 persen serta nasional sebesar 9,63 persen.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor, Bambam Setia Aji, menjelaskan bahwa Kabupaten Bogor selama ini dikenal sebagai salah satu daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Jawa Barat.
Kondisi tersebut dipengaruhi oleh jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang sangat besar, diperkirakan mencapai lebih dari 6 juta jiwa pada 2025 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Walaupun jumlah penduduk miskin mencapai 446.790 orang, rasio kemiskinan Kabupaten Bogor justru lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional. Penurunan ini juga konsisten sejak 2021, dari 8,13 persen turun hingga 6,25 persen pada tahun ini,” jelas Bambam.
Menurutnya, penurunan tersebut berarti sekitar 120 ribu warga berhasil keluar dari garis kemiskinan dalam lima tahun terakhir atau rata-rata 24 ribu orang setiap tahunnya. Capaian ini merupakan dampak nyata dari berbagai intervensi pemerintah daerah yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah.
Bambam menyebut, Pemkab Bogor telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan alokasi anggaran mencapai Rp700 miliar pada 2025.
Sejumlah program strategis diyakini berkontribusi besar, mulai dari perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) yang menargetkan rehabilitasi 3.406 unit pada 2025, hingga program hunian tetap bagi keluarga yang terdampak bencana.
Selain pembangunan fisik, berbagai program pemberdayaan masyarakat juga terus didorong, seperti pelatihan keterampilan dan dukungan bagi usaha ekonomi mikro untuk meningkatkan kapasitas ekonomi keluarga miskin.
“Pemerintah daerah optimistis penurunan angka kemiskinan bisa dipercepat. Tahun 2026, Bupati Bogor juga mengalokasikan anggaran Rp1 triliun untuk mewujudkan jaminan kesehatan Universal Health Coverage (UHC) bagi seluruh warga,” tambahnya.
Meski demikian, Pemkab Bogor mengakui tantangan masih besar. Jumlah penduduk yang mencapai 6 juta jiwa lebih banyak dari 25 provinsi di Indonesia serta tingginya risiko bencana alam masih menjadi faktor pemicu munculnya kemiskinan baru.
“Kami terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan berbagai pemangku kepentingan agar upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bogor bisa berjalan lebih efektif dan menyeluruh,” pungkas Bambam. (**)
