Jakarta, BogorUpdate.com – Menjelang pelaksanaan Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tahun 2025, pernyataan kontroversial dari Ketua Umum PWI versi Kongres Bandung 2023, Hendry Ch Bangun, yang menyinggung soal dugaan intervensi pemerintah, menuai reaksi keras dari sejumlah pengurus daerah PWI.
Sejumlah pihak menilai pernyataan tersebut tidak berdasar dan dinilai berpotensi merusak citra serta wibawa organisasi profesi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia.
Ketua PWI Papua Barat, Bustam, menyebut bahwa tudingan Hendry mengenai adanya “calon titipan pemerintah” hanya menimbulkan kegaduhan dan bersifat kontraproduktif dengan semangat persatuan menjelang kongres.
“Kalau ada individu yang mengklaim didukung pemerintah, itu adalah manuver pribadi. Tidak pantas Ketua Umum PWI ikut menyebarkan kabar yang tidak disertai bukti. Sebagai wartawan senior, ia seharusnya lebih berhati-hati dalam berbicara,” tegas Bustam, yang juga merupakan anggota Dewan Pers.
Ia menambahkan bahwa independensi PWI harus dijaga dengan tindakan nyata, bukan dengan menyebarkan isu intervensi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita justru harus menyambut baik sikap pemerintah yang peduli terhadap persoalan internal PWI, dan yang telah membantu memfasilitasi terselenggaranya Kongres Persatuan PWI di Cikarang nanti,” tambahnya.
Bustam juga menegaskan bahwa PWI seharusnya berterima kasih atas dukungan pemerintah dalam menyediakan fasilitas untuk kongres. “Kita harus berpikir positif, bukan malah menebar prasangka. Kisruh berkepanjangan di tubuh PWI menunjukkan bahwa Hendry gagal berkontribusi untuk menyelesaikannya,” ujarnya.
Kongres Persatuan PWI 2025 yang mengusung tema “Bangkit dan Bersatu” akan digelar pada 29–30 Agustus 2025 di BPPTIK Kominfo Digital (Komdigi), Cikarang, Bekasi.
Agenda utama kongres ini adalah pemilihan Ketua Umum dan Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat periode 2025–2030, yang diharapkan menjadi forum pemersatu dan ajang demokrasi bagi seluruh anggota PWI.
“Utusan dari 39 provinsi dan cabang khusus Solo diharapkan fokus pada proses regenerasi kepemimpinan, bukan terjebak pada isu-isu liar yang berpotensi memecah belah solidaritas organisasi,” ujar Bustam.
Senada dengan itu, Ketua PWI Kepulauan Riau, Saibansyah Dardani, juga membantah adanya intervensi pemerintah dalam pelaksanaan kongres.
“Penggunaan gedung BPPTIK milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Cikarang hanyalah bentuk dukungan fasilitas. Tidak ada cawe-cawe dari pemerintah. Jika ada yang terus menggiring opini tentang intervensi, itu justru bisa dianggap sebagai upaya mendelegitimasi kongres,” tegasnya, Sabtu (23/8/25).
Sebelumnya, Hendry Ch Bangun menyebut adanya pihak yang mencoba menggiring opini seolah-olah seorang calon tertentu merupakan “wakil resmi” pemerintah.
Ia bahkan mengklaim menerima laporan soal ancaman terhadap pihak yang tidak mendukung calon tersebut. “Ini bentuk kepanikan dan ketakutan kalah dalam pemilihan Ketua Umum PWI pada kongres nanti,” pungkasnya. (**)
