Ilustrasi kopi pait. (Ist)
KOPI PAIT
Oleh: Asep Syahmid
Opini, BogorUpdate.com – Ongkos Politik merupakan satu persyaratan atau modal yang harus dimiliki calon kepala daerah seperti Gubernur, Bupati dan Wali kota dan nilainya bisa puluhan hingga ratusan milyar.
Calon Gubernur, Bupati dan Wali kota di Indonesia tidak bisa mengandalkan elektabilitas dan popularitas semata. Namun, harus didukung oleh Ongkos Politik yang besar jika ingin terpilih menjadi “Raja” di daerahnya.
Calon Gubernur, Bupati dan Wali kota kerap dipusingkan dengan besarnya Ongkos Politik untuk memenangkan hajatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Ongkos Politik yang besar itu, menyebabkan banyak calon kepala daerah merapat kepada Bohir Politik yang kerap muncul dalam kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub), Pemilihan Bupati (Pilbup) dan Pemilihan Wali Kota (Pilwakot).
Kontestasi Pilkada di Indonesia untuk menjadi kepala daerah seperti Gubernur, Bupati dan Wali kota sangat besar ketergantungan kepada pihak lain seperti kepada Bohir Politik.
Bohir Politik adalah individu, kelompok atau pengusaha yang menjadi pemodal dan penyokong finansial para calon kepala daerah.
Kata-kata Bohir bukan istilah asing dalam momentum tahun politik seperti saat ini.
Bohir pada awalnya berasal dari bahasa Belanda yaitu Bouwen (Membangun) Heer (Tuan) dan menjadi Bouwheer yang artinya pemilik modal atau yang punya proyek.
Dalam konteks Pilkada, Bohir Politik punya makna pemberi modal sementara (meminjamkan uang) kepada para calon yang akan maju dalam kontestasi Pilkada.
Kehadiran Bohir Politik menjadi solusi calon kepala daerah untuk menutupi kebutuhan anggaran seperti modal kampanye, operasi politik ataupun buat “mahar” yang bisa diberikan kepada Partai Politik (Parpol).
Uang pinjaman dari Bohir sebagai modal Politik Pilkada bukan hanya pinjaman cuma-cuma. Pastinya ada persyaratan dan perjanjian yang akan menjadi Politik para Bohir ketika calon yang didukungnya menang dalam Pilkada.
Bohir Politik sangat punya pengaruh dan bisa memiliki akses dalam penentuan kebijakan kepada calon yang didukungnya saat menjadi kepala daerah.
Bohir Politik akan lebih leluasa mempengaruhi keputusan politik kepada para pemenang Pilkada yang dimodalinya. Hal ini jadi salah satu bagian perjanjian “Tanaman” uang Bohir saat Pilkada.
Suara-suara rakyat yang sudah memilihnya akan sedikit terabaikan karena para kepala daerah harus mengamankan kepentingan Bohirnya yang telah menjadi penyelamat finansial saat rangkaian Kampanye dan Operasi Politik Pilkada yang menyedot uang banyak.
Perlu dicatat !! Bohir Politik itu tak pernah kalah dalam Pilkada. Karena calon yang didukungnya menang otomatis akan punya pengaruh dalam kebijakan ataupun mendapat porsi “KUE” yang besar.
Jika calon yang didukungnya kalah, maka uang yang dipinjamkannya itu tetap harus diganti walaupun dicicil atau tukar aset
Rakyat dipelosok kampung sampai sudut perkotaan yang berdarah-darah saat kampanye tetap hanya jadi penonton dari jarak jauh.
Kepala daerah terpilih yang telah didukung para Bohir tentunya akan lebih memanjakan Bohirnya dengan berbagai akses kebijakan yang lebih dimudahkan. (**)
