Foto ilustrasi rumah kumuh (Net)
Kota Bogor, BogorUpdate.com
Realisasi pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang merupakan janji kampanye Bima Arya dan Dedi A Rachim dengan target menuntaskan 20 ribu RTLH Hingga 2023 rupanya sulit dicapai, lantaran capaiannya masih jauh target.
Sebagai contoh, dari beberapa wilayah kecamatan realisasi bantuan RTLH yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor, masih dibawah 50 persen.
Seperti diketahui, bahwa untuk bantuan RTLH banyak sumber, misalnya dari APBD Kota Bogor melalui program reguler melalui Bagian Kesejahteraan (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor, maupun dari Bantuan Sosial Tidak Terencana (BSTT).
Selain itu ada juga yang bersumber dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah pusat.
Camat Tanah Sareal Sahib Khan mengatakan yang bersumber dari APBD, Reguler pengajuan melalui aplikasi sahabat dari Bagian Kesra. Kalau BSTT biasanya rumah yang kena bencana.
“Kalau yang dari Program BSPS atau DAK tahun ini di Tanah Sareal belum cair. Itu via BKM,” kata Sahib Minggu (26/09/21).
Diakui Sahib, dari 11 kelurahan yang ada se-Kecamatan Tanah Sareal, hanya 9 kelurahan yang mengajukan program RTLH reguler. Tahun ini, kata dia, Kecamatan Tanahsareal mengajukan 714 rumah untuk dibantu program RTLH reguler.
“Hingga saat ini baru 355 rumah yang terealisasi bantuan. Sedangkan 359 rumah atau lebih dari 50 persen belum tersentuh bantuan RTLH,” ucapnya.
Sama halnya dengan pengajuan bantuan RTLH melalui BSTT, dari 45 rumah yang mengajukan, baru 17 rumah yang belum terealisasi. “Yang belum terealisasi dari sektor itu ada 28 rumah,” tambahnya.
Menurut dia, ada kendala dalam pelaksanaan program RTLH melalui APBD Kota Bogor tahun ini. Diantaranya terkait keterbatasan anggaran. Sehingga realisasinya masih jauh dari target usulan.
“Jadi, RTLH yang diajukan tahun ini dan belum sempat terealisasi, maka akan ditunda dan direalisasikan pada tahun berikutnya. Karena anggaran yang tidak cukup, sehingga pencairan RTLHnya, ditunda untuk tahun berikutnya,,” paparnya.
Kendala yang sama juga dialami Kecamatan Bogor Utara. Menurut Camat Bogor Utara, Marse Hendra Saputra, untuk program RTLH tahun ini ada beberapa sumber anggaran.
Diantaranya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pusat, bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan APBD Kota Bogor.
Ia merinci, untuk RTLH yang bersumber dari APBN, ada 70 unit rumah melalui BSPS dan 24 unit rumah dari DAK yang kini sedang on progres.
“Lalu untuk RTLH dari Bankeu Provinsi (Jabar) ada 250 usulan RTLH, tapi belum ada yang terealisasi. Kalau yang dari APBD Kota Bogor, dari 866 usulan RTLH, baru terealisasi 321 RTLH,” jelasnya.
Dijelaskannya, untuk ajuan tahun 2022, belum ada karena masih dalam rekapan. Dan jika usulan terealisasi tahun ini, maka akan di usulkan kembali jika memungkinkan.
