Ketua Apdesi Kecamatan Gunung Putri, Sekaligus Kades Ciangsana, Udin Saputra SH.
Gunung Putri, BogorUpdate.com – Bicara soal program Satu Miliar Satu Desa (Samisade), Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kecamatan Gunung Putri, Udin Saputra SH mengajak seluruh Kepala Desa (Kades) berperan aktif melaporkan kegiatannya kepada Inspektorat, agar penggunaan anggaran yang digelontorkan Pemerintah berjalan sesuai aturan.
Terlebih, program Samisade besutan Bupati Bogor Non Aktif Ade Yasin, saat ini terus digulirkan. Agar penggunaannya tepat dan sesuai dengan aturan serta spesifikasi yang sudah diajukan, maka berperan aktif meminta untuk di audit oleh lembaga pemeriksa keuangan seperti Inspektorat Kabupaten Bogor, merupakan langkah yang tepat.
Selain untuk mengetahui adanya kesalahan atau tidak dalam penggunaan Samisade yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor, juga dapat meminimalisir temuan yang dapat mencelakakan Kepala Desa kedepannya.
“Bersikap aktif bahkan dalam posisi meminta untuk di audit adalah cara yang lebih bijaksana untuk semua proyek di Desa termasuk Samisade yang bersumber dari APBD Kabupaten Bogor,” kata Udin Saputra saat berbincang dengan Bogorupdate.com, Jum’at (24/2/23).
Saat ini, lanjut Udin Saputra yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor ini, ia memilih bijaksana meminta Inspektorat untuk mengaudit segala penggunaan anggaran yang sudah digunakannya.
“Bijaksana karena semua pada akhirnya adalah pertanggungjawaban dan itu ada di Kepala Desa. Sehingga kalau saya tidak tahu banyak soal proyek mending aktif minta inspektorat untuk audit, agar semua terang, saya bisa tidur nyenyak,” ujarnya.
Menurutnya, tidak semua Kepala Desa paham dengan tehnik pekerjaan infrastruktur. Dengan begitu perlu ada pendampingan dan pengawasan yang lebih maksimal, salah satu nya dari kecamatan. Apalagi seluruh pendanaan proyek di desa di salurkan atas sepengetahuan Kecamatan.
“Saya pikir semua kepala desa setuju, sebab basis pembangunan itu adanya di desa dan kalau pembangunan di desa bisa berjalan sebagaimana mestinya akan sangat besar kontribusi nya kepada pemerintah kabupaten Bogor,” jelasnya.
Namun begitu, lanjutnya, tidak semua proyek didesa harus dikerjakan melalui perusahaan seperti PT atau CV, sebab kalau proyek bisa dikerjakan secara mandiri oleh Pemerintah Desa akan membantu memberdayakan masyarakat sekitar.
Dengan begitu, pengerjaan proyek secara mandiri juga akan memberdayakan penjual material di sekitar desa. Sehingga ada putaran ekonomi yang bisa bergulir selain pada ujungnya akan ada infrastruktur yang baru dan bisa dinikmati masyarakat desa secara keseluruhan.
“Yang penting apa, ya itu tadi spesifikasi sesuai dengan apa yang sudah ditentukan,” imbuhnya.
Karena itu, pinta Udin, dirinya lebih bersikap aktif untuk bisa mendapatkan audit dari pihak berwenang agar ada kejelasan soal jumlah uang dan peruntukan uangnya.
Dia juga mengusulkan kepada Bupati Bogor agar pengauditan oleh Inspektorat kepada 416 desa yang ada di Kabupaten Bogor, dapat berjalan intens.
“Usulan saya ke Bupati atau Ispektorat agar semua desa di kabupaten Bogor sebanyak 416 desa agar setiap tahunnya di periksa oleh inspektorat,” pintanya.
