Cibinong, BogorUpdate.com – Sebanyak 130 Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Bogor mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Desa yang digelar oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sriwijaya sebagai panitia, tidak mendapatkan restu dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor.
Kegiatan yang dilaksakan di Hotel Aryaduta, Bandung selama 5 hari tersebut, dikenakan anggaran sebesar Rp10 Juta per Kepala Desa. Saat ini bahkan menuai kontroversi, lantaran ada Kepala Desa yang tidak mengantongi surat tugas keberangkatan ke Bandung baik dari Kecamatan maupun DPMD.
Subkor SDM Pemerintahan Desa pada Dinas DPMD Kabupaten Bogor, Achmad Munawar mengatakan jika penawaran Peningkatan Kapasitas untuk Kepala Desa dari pihak ke-3 yaitu Pusat Pelatihan Sriwijaya sudah mereka ajukan sejak tahun 2021 lalu dengan angka 10 juta, dan tidak ditanggapi pihak DPMD.
Namun, DPMD mempersilahkan pihak ke-3 ini untuk langsung komunikasi dengan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) sehingga mereka berkomunikasi dengan Apdesi.
“Intinya sebenernya tidak terlalu tanggapi, akhirnya karena angka segitu (Rp10 juta) kita tidak bisa dan langsung komunikasi dengan Apdesi. Kalau ngelarang kita gak bisa tergantung temen Kades apakah perlu atau tidak. Kalau perlu silahkan kalau tidak ya gak usah, intinya tidak diarahkan harus ikut,” jelas Achmad Munawar kepada BogorUpdate.com, Selasa (4/10/22).
Sebelum digelarnya kegiatan tersebut, Ia mengaku ada perintah dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor melalui Kasie Pidana Khusus (Pidsus) agar DPMD membantu terselanggaranya kegiatan itu. Namun ia mengarahkan agar berkordinasi dengan Apdesi yang menaungi Kades.
“Tapi dibalik kegiatan ini ada perintah juga dari kejaksaan bantu kami dalam melaksanakan pembinaan kepala desa dari Kasi Pidsus. Saya bilang silahkan ke Apdesi langsung saja kita sudah arahkan kepada mereka (Kejaksaan) silahkan langsung saja,” bebernya.
Pria yang biasa disapa Awank itu menambahkan, ada beberapa kades berkoordinasi secara lisan dengan DPMD akan berangkat ke Bandung untuk kegiatan peningkatan kapasitas kepala desa. Namun pihaknya tidak memberikan rekomendasi ataupun surat tugas secara tertulis.
“Saya bilang minta rekomendasi ke Camat setempat dulu, kalau dari DPMD gak ada rekomendasi, tapi kita juga gak bisa ngelarang dan juga kita tidak izinkan,” bebernya.
Meski ada aturannya untuk peningkatan kapasitas desa, sambung Awank, Dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh kepala desa tanpa melalui prosedur itu sangat disayangkan.
“Saya fikir apa yang diarahkan oleh kami dilaksanakan oleh kepala desa untuk keberangkatan mereka selama 5 hari di Bandung, karena harus pakai surat tugas. Untuk biayanya mereka langsung bayar ke penyedia dan mereka berangkat untuk meninggalkan tugas. Itu salah satu yang menjadi kewajiban Kepala Desa membuat surat tugas,” katanya.
“Kalau menggunakan anggaran pribadi dan tidak pakai APBD gak masalah. Kalau mereka pakai APBdes ya harus ada pertanggungjawabannya kan, terutama itu surat tugas. Ya itu tadi kecuali bayar pakai uang sendiri silahkan saja. Tapi tetep aja walaupun pakai uang sendiri kan dia pakai nama Kepala Desa, jadi harus ada surat tugas atau rekomendasinya,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua APDESI Kabupaten Bogor, Tini Prihartini mengatakan untuk kegiatan peningkatan kasitas desa memang sangat diperlukan. Bahkan biasanya setiap tahun diselenggarakan di Kecamatan, namun kali ini memang diselenggarakan di Bandung.
“Kan peningkatan kapasitas desa itu penting, di aggarannya juga sudah ada. Bahkan setiap tahun diadakan di Kantor Kecamatan,” katanya.
Tini yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Klapanunggal itu membeberkan, persoalan tidak adanya surat tugas bukan haknya untuk menjawab. Namun jika kegiatannya positif dan pakai uang desa dirasa sah-sah saja.
“Saya rasa jika kegiatannya positif boleh-boleh saja, apalagi pakai uang desa itu sendiri. Kegiatannya juga memang untuk peningkatan kepala desa agar melayani masyarakat lebih baik lagi,” katanya.
