Cisarua, BogorUpdate.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi XI, Mulyadi melakukan pertemuan dengan sejumlah masyarakat Puncak Bogor melalui Reses di The Rizen Premier Hotel, Kamis, (9/10/25).
Dalam kesempatan itu, Mulyadi menerima sejumlah aspirasi masyarakat setempat terkait penyegelan tempat wisata yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) beberapa waktu lalu, dengan berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para pekerja.
“Hari ini saya menjalankan tugas konstitusional, yakni menyerap aspirasi masyarakat karena ada kegaduhan di wilayah Bogor Selatan,” ujar Mulyadi kepada wartawan.
Mulyadi menilai, Menteri LH, Hanif Faisol Nurofiq bertindak serampangan dalam melakukan aksi penyegelan terhadap puluhan tempat wisata di Puncak Bogor.
“Saat ini KLH menyegel dan membabi buta tempat wisata di Puncak Bogor yang terindikasi tanpa kajian, KLH harusnya melihat efek domino terhadap kebijakannya,” ucapnya.
Mulyadi menyebut, kebijakan tanpa arah yang dilakukan KLH saat ini berimbas terhadap kondisi masyarakat setempat yang berstatus menjadi pengangguran.
“Banyak ribuan orang hilang kesempatan kerjanya dan dihentikan usahanya karena ada multiplier effect, UMKM, serta Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) komplain karena menurun omset,” tuturnya.
Menurut dia, saat ini beberapa tempat wisata yang sudah mengantongi izin dipasangi plang penyegelan oleh KLH. Sedangkan yang sama sekali tidak mengantongi izin, justru tidak ditindak atau dipasangi plang penyegelan.
Oleh karena itu, Mulyadi ingin Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kinerja Hanif Faisol Nurofiq.
“Ini kebijakan yang serampangan dan terindikasi tanpa kajian, jangan sampai ini dipertahankan. Saya harap Pak Presiden Prabowo mengevaluasi KLH,” pungkasnya.
Sekadar informasi, berdasarkan data dari Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS), tercatat ada 2.300 karyawan dirumahkan imbas berhentinya operasional puluhan tempat wisata di kawasan Puncak. (Erwin)
