Kota Bogor, BogorUpdate.com – Pemerintah Kota Bogor resmi memulai pembangunan jembatan penghubung antara Kelurahan Paledang dan Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Selatan, Rabu (1/7/2026).
Proyek yang sempat tertunda hampir empat tahun itu akhirnya memasuki tahap pembangunan setelah melalui proses panjang, mulai dari penyelesaian persoalan teknis, perizinan, hingga pendekatan kepada masyarakat.
Wakil Wali Kota Bogor, Jaenal Mutaqin, mengatakan jembatan tersebut akan menghubungkan Kampung Lebak Sari RW 03, Kelurahan Paledang, dengan RW 12, Kelurahan Pasir Jaya. Menurutnya, pembangunan infrastruktur tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Bogor dalam menghadirkan akses yang aman, nyaman, dan layak bagi masyarakat.
“Selama beberapa tahun proyek ini selalu gagal direalisasikan. Kendalanya beragam, mulai dari persoalan teknis, akses pembangunan hingga adanya penolakan. Namun ketika menyangkut keselamatan masyarakat, pemerintah tidak boleh menyerah mencari solusi,” ujar Jaenal.
Ia menuturkan, tekad untuk merealisasikan pembangunan jembatan semakin kuat setelah pemerintah menerima berbagai aspirasi masyarakat. Salah satunya terkait peristiwa warga yang kesulitan mendapatkan akses menuju fasilitas kesehatan hingga meninggal dunia karena terlambat memperoleh pertolongan medis.
“Peristiwa itu menjadi pengingat bahwa akses masyarakat adalah kebutuhan mendasar. Tidak boleh ada alasan teknis maupun administratif ketika menyangkut keselamatan warga,” katanya.
Sebelum pembangunan dimulai, Pemerintah Kota Bogor melakukan pendekatan secara intensif kepada masyarakat di kedua wilayah. Sedikitnya enam kali pertemuan digelar dengan melibatkan lurah, camat, perangkat daerah, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, serta warga sekitar.
Melalui dialog tersebut, berbagai persoalan yang sempat menghambat proyek berhasil diselesaikan sehingga masyarakat memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan jembatan.
“Alhamdulillah seluruh persoalan dapat diselesaikan melalui dialog. Hari ini pembangunan sudah berjalan dengan progres awal yang positif dan kami optimistis target penyelesaian selama 26 minggu dapat tercapai,” ucapnya.
Pembangunan jembatan ini menelan anggaran sekitar Rp2,7 miliar yang bersumber dari APBD Kota Bogor. Proses pengadaan dilaksanakan melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), sedangkan pelaksanaan teknis dikerjakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor.
Selain membangun infrastruktur, Pemerintah Kota Bogor juga memastikan proyek tersebut memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Sekitar 40 warga direkrut sebagai tenaga kerja proyek secara bergiliran sesuai kebutuhan pekerjaan.
Tak hanya itu, penyedia jasa juga diarahkan untuk memanfaatkan warung makan, kantin, serta menyewa lahan milik warga selama proses pembangunan berlangsung.
“Kami ingin pembangunan ini memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar, bukan hanya menghasilkan sebuah jembatan,” jelas Jaenal.
Jembatan yang dibangun memiliki bentang sekitar 48 meter dengan lebar bersih 1,8 meter atau lebih dari 2,4 meter termasuk struktur penyangga. Infrastruktur tersebut dirancang dapat dilintasi kendaraan roda dua, sementara pengaturan operasionalnya akan dibahas bersama masyarakat.
Menurut Jaenal, akses darurat bagi warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan maupun pengantaran jenazah akan tetap dibuka selama 24 jam.
Untuk menjaga keamanan lingkungan, Pemerintah Kota Bogor bersama masyarakat juga menyepakati pembangunan portal sebagai pembatas jam operasional jembatan. Nantinya, warga sekitar akan diberdayakan sebagai petugas keamanan kawasan.
“Sampai hari ini seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan saat audiensi telah kami penuhi. Mulai dari tenaga kerja lokal, pelibatan pelaku usaha sekitar, hingga nantinya petugas keamanan juga berasal dari warga setempat,” katanya.
Jaenal menambahkan, dalam proses dialog masyarakat juga mengusulkan pembangunan jembatan tambahan di lokasi lain. Meski belum dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran, Pemerintah Kota Bogor akan mengupayakan dukungan pendanaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun pemerintah pusat.
Ia juga mengaku turun langsung ke Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk mempercepat proses perizinan agar proyek tidak kembali mengalami keterlambatan.
Selain pembangunan jembatan, penataan kawasan sekitar juga dilakukan, termasuk penyesuaian posisi bangunan Posyandu agar tidak mengganggu titik pijakan jembatan di sisi Kelurahan Paledang.
Menutup keterangannya, Jaenal menegaskan bahwa nama jembatan bukanlah hal yang utama. Menurutnya, yang terpenting adalah keberadaan jembatan tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Nama jembatan bisa dipikirkan belakangan. Yang paling penting hari ini adalah masyarakat memiliki akses yang aman, nyaman, dan bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Pembangunan ini adalah wujud bahwa uang rakyat harus kembali untuk kepentingan rakyat,” tutup Jaenal Mutaqin. (Abizar)
