Cibinong, BogorUpdate.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus memperkuat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui integrasi sistem elektronik antarperangkat daerah. Langkah ini dilakukan untuk mendorong pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan terintegrasi.
Penguatan tersebut dilakukan melalui kegiatan Sosialisasi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang menghadirkan narasumber dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Selasa (4/8/2026). Kegiatan diikuti perwakilan perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bogor.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal, mengatakan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat harus diimbangi dengan transformasi pelayanan pemerintahan berbasis digital.
“Seluruh sistem elektronik yang dikelola perangkat daerah pada dasarnya bertujuan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena itu, dibutuhkan komitmen bersama agar pelayanan publik dapat berjalan secara maksimal, efektif, dan efisien,” ujarnya.
Menurut Bambang, pelayanan yang selama ini masih dilakukan secara manual perlu terus diarahkan ke sistem digital agar lebih mudah, cepat, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Transformasi digital bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Kita harus mampu mengikuti perkembangan teknologi dan inovasi agar pelayanan publik semakin baik dan sesuai dengan harapan masyarakat,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya integrasi data yang dikelola setiap perangkat daerah. Menurutnya, data pemerintah merupakan aset Pemkab Bogor yang perlu dikelola secara terpadu untuk mendukung pelayanan publik dan pengambilan kebijakan.
“Data yang dikelola perangkat daerah bukan milik masing-masing perangkat daerah, tetapi merupakan data Pemerintah Kabupaten Bogor. Karena itu, seluruh data harus dapat diintegrasikan untuk mendukung pengambilan kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.
Sosialisasi PSE tersebut juga menjadi momentum untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dalam membangun ekosistem digital yang saling terhubung.
Narasumber dari Kementerian Komunikasi dan Digital memberikan pembinaan terkait tata kelola PSE, mulai dari regulasi, keamanan sistem informasi, hingga pentingnya integrasi aplikasi dalam mendukung pemerintahan berbasis digital.
Melalui penguatan integrasi sistem elektronik dan data, Pemkab Bogor mendorong agar masyarakat ke depan tidak perlu mengakses berbagai layanan secara terpisah di setiap perangkat daerah. Layanan publik secara bertahap diarahkan menuju sistem yang lebih terintegrasi dan sejalan dengan kebijakan Satu Data Indonesia.
Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat proses pengambilan keputusan berbasis data, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, efektif, dan akuntabel.
