Cibinong, BogorUpdate.com – Sekretaris DPC Taruna Merah Putih Kabupaten Bogor, Kusmawan atau Wawan, mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh berbagai informasi yang beredar di media sosial terkait proses penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Wawan mengatakan, proses hukum yang sedang berjalan harus ditempatkan dalam koridor hukum dan tidak dicampuradukkan dengan berbagai kepentingan maupun opini yang belum memiliki dasar yang jelas.
Menurutnya, KPK memiliki kewenangan untuk menjalankan proses penyidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, masyarakat diminta memberikan ruang kepada lembaga antirasuah tersebut agar dapat bekerja secara profesional.
“Yang paling penting saat ini adalah kita menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Berikan kesempatan kepada KPK untuk menjalankan tugasnya sesuai prosedur dan aturan yang berlaku,” kata Wawan, Kamis (3/9/2026).
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan media sosial sebagai sumber tunggal dalam menilai sebuah perkara. Informasi yang belum terkonfirmasi, kata dia, berpotensi menimbulkan kesalahpahaman bahkan keresahan di tengah masyarakat.
“Jangan mudah percaya dengan berita bohong atau informasi yang belum jelas sumbernya. Kita harus bisa memilah mana informasi yang benar dan mana yang hanya opini atau narasi yang sengaja dibangun,” ujarnya.
Di sisi lain, Wawan menilai penghormatan terhadap proses penyidikan harus tetap dibarengi dengan penerapan asas praduga tak bersalah. Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya memberikan vonis sebelum proses hukum memiliki keputusan yang berkekuatan hukum tetap.
“Kita hormati proses penyidikannya, tetapi pada saat yang sama kita juga harus menjaga asas praduga tak bersalah. Jangan sampai seseorang sudah dihakimi hanya berdasarkan informasi yang beredar,” katanya.
Wawan berharap masyarakat Kabupaten Bogor tidak terpecah akibat berbagai isu yang berkembang. Ia mengajak tokoh masyarakat, pemuda, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh elemen warga untuk ikut menjaga suasana tetap aman dan kondusif.
“Jangan sampai persoalan hukum membuat hubungan antarmasyarakat menjadi renggang. Kita semua punya tanggung jawab menjaga Kabupaten Bogor tetap kondusif,” tuturnya.
Ia juga menilai proses hukum tidak semestinya mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan daerah tetap harus menjalankan fungsi pelayanan publik dan program pembangunan sesuai tugas dan kewenangannya.
“Pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan. Aparatur pemerintahan harus tetap bekerja secara profesional, sementara proses hukum kita percayakan kepada lembaga yang memiliki kewenangan,” jelas Wawan.
Wawan kembali mengajak masyarakat untuk menunggu perkembangan perkara berdasarkan informasi resmi dari institusi yang berwenang, bukan dari kabar yang belum dapat dipastikan kebenarannya.
“Jangan ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Mari kita sama-sama menjaga ketenangan, menghormati proses hukum dan menunggu hasilnya berdasarkan fakta serta ketentuan hukum,” pungkasnya.
