Kota Bogor, BogorUpdate.com – Himpunan Wanita Karya (HWK) Kota Bogor menyalurkan bantuan alat kesehatan untuk mendukung kegiatan Posyandu di wilayah Bogor Timur. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan secara bertahap dan salah satunya berlangsung di RT 02/RW 05, Kelurahan Tajur, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor.
Kegiatan tersebut turut dihadiri anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Fetty Anggraenidini, yang sekaligus menyerap aspirasi masyarakat terkait kebutuhan pelayanan kesehatan maupun persoalan sosial di wilayah.
Ketua HWK Kota Bogor, Desy Yanthi Utami, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program HWK Kota Bogor yang tahun ini difokuskan pada bidang kesehatan.
“Alhamdulillah hari ini sebetulnya kegiatannya silaturahmi ke wilayah, dalam rangka pemberian bantuan alat kesehatan di Bogor Timur di enam kelurahan,” kata Desy.
Menurut Desy, bantuan diberikan untuk membantu para kader Posyandu agar lebih mudah dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Adapun sejumlah peralatan yang diberikan di antaranya timbangan digital untuk anak, timbangan digital untuk dewasa, meja, kursi, alat pengukur tekanan darah atau tensimeter, serta alat pemeriksaan kolesterol.
“Alat kesehatan, ada timbangan yang digital, ada juga timbangan untuk dewasa yang digital juga. Terus juga ada meja, ada kursi, alat tensi, alat kolesterol, biasanya tergantung dari kebutuhan Posyandunya,” jelasnya.
Desy menyebut kebutuhan terhadap peralatan kesehatan tersebut cukup mendesak. Selama ini, Posyandu juga mendapatkan dukungan peralatan dari Dinas Kesehatan, namun penyalurannya dilakukan secara bertahap.
“Sangat dibutuhkan. Sifatnya urgen. Selama ini memang mereka mendapatkan bantuan dari Dinas Kesehatan, tapi kan bertahap. Sedangkan kebutuhan di wilayah ini sangat urgen,” ujarnya.
Ia berharap bantuan yang diberikan dapat membantu meringankan pekerjaan kader Posyandu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, meskipun jumlah bantuan yang disalurkan masih terbatas.
“Ya otomatis apa yang bisa kita berikan walaupun tidak banyak, mudah-mudahan meringankan kerjanya para kader,” kata Desy.
Bantuan Disalurkan Bertahap
Desy menjelaskan, bantuan tersebut tidak langsung diberikan kepada seluruh Posyandu di Kota Bogor. Penyaluran dilakukan secara bertahap dengan melihat kebutuhan masing-masing wilayah.
Selain Bogor Timur, program serupa juga dilakukan di wilayah Bogor Tengah dengan memberikan bantuan kepada sejumlah perwakilan Posyandu di setiap kelurahan.
“Kita bertahap, di beberapa Posyandu. Karena kebetulan saya sebagai Ketua HWK Kota Bogor mempunyai program yang memang tahun ini kita fokuskan di kesehatan. Bersama Bu Fetty kita keliling,” ungkapnya.
DPRD Jabar Serap Aspirasi Warga
Sementara itu, Fetty Anggraenidini mengatakan kehadirannya dalam kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
Menurutnya, aspirasi yang disampaikan warga tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga kebutuhan masyarakat di tingkat kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), RT, hingga RW.
“Kita menyerap aspirasi masyarakat. Apa yang dibutuhkan di wilayah, kita juga serap aspirasi. Mana yang bisa kita selesaikan di tingkat kota, kita selesaikan di tingkat DPRD Kota. Apa yang bisa diselesaikan di provinsi, kita dorong di dinas tingkat provinsi maupun di DPRD-nya,” kata Fetty.
Salah satu persoalan yang banyak ditanyakan masyarakat, kata Fetty, berkaitan dengan data desil dalam penentuan penerima bantuan sosial.
Desy mengatakan masyarakat yang mengalami persoalan terkait data sosial dapat menyampaikan keluhan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.
Ia juga menyebut masyarakat dapat melakukan pembaruan data melalui mekanisme yang tersedia, termasuk melalui aplikasi Cek Bansos.
Ada 39 Indikator Desil
Fetty menjelaskan, terdapat sejumlah indikator yang digunakan dalam penentuan desil. Ia menyebut terdapat 39 indikator yang menjadi bagian dari proses tersebut.
“Ada 39 sebetulnya indikator untuk desil. Lengkapnya, kemarin biasanya saya sosialisasi dengan Kepala Kabid dari Dinsos Kota Bogor,” ujarnya.
Menurut Fetty, penetapan desil tidak bersifat permanen. Data masyarakat dapat ditinjau kembali apabila terdapat perubahan kondisi atau data yang perlu diperbarui.
“Penetapan desil ini tidak untuk selamanya. Bisa di-review kembali oleh pemerintah pusat, bisa lewat kelurahan, langsung datang ke kelurahan, ataupun melalui aplikasi Cek Bansos,” katanya.
Masyarakat juga dapat mengunggah dokumen yang dibutuhkan untuk kemudian dilakukan proses peninjauan terhadap data tersebut.
Fetty menyampaikan, proses peninjauan data dapat membutuhkan waktu sekitar tiga bulan. Karena itu, masyarakat yang merasa terdapat ketidaksesuaian data diimbau untuk segera menyampaikan pengajuan perbaikan melalui jalur yang tersedia.
“Jadi kita bisa meng-upload dokumen yang dibutuhkan, kemudian akan di-review dulu apakah memang bansosnya salah penempatan,” jelasnya.
Desy menambahkan, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi bersama Dinas Sosial Kota Bogor agar masyarakat mengetahui mekanisme penyampaian keluhan maupun pembaruan data.
“Makanya saya selalu sosialisasi dengan Dinsos Kota Bogor. Jadi kalau misalnya ada keluhan masyarakat, bisa langsung disampaikan, bisa langsung ditindaklanjuti,” pungkasnya. (Abizar)
