Cibinong, BogorUpdate.com – Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bogor masih menjadi perhatian serius. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor pun memperkuat sinergi lintas sektor untuk mencegah sekaligus meningkatkan penanganan kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan masyarakat.
Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan Koordinasi Lintas Sektor dalam Upaya Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Bogor, yang digelar di New Ayuda Hotel, Cipayung, Kecamatan Megamendung, Senin (12/10/2026).
Mewakili Bupati Bogor Rudy Susmanto, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bogor, Pedri Hariyanto, mengatakan penanganan kekerasan tidak cukup hanya dilakukan setelah kasus terjadi. Pencegahan melalui edukasi, deteksi dini, penguatan ketahanan keluarga, hingga peningkatan kepedulian masyarakat juga harus diperkuat.
“Koordinasi lintas sektor menjadi penting karena penanganan korban dapat melibatkan berbagai aspek, mulai dari layanan kesehatan, pendampingan psikologis, perlindungan sosial, pendidikan, bantuan hukum, keamanan, hingga pemberdayaan keluarga,” ujarnya.
Berdasarkan data DP3AP2KB Kabupaten Bogor, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tercatat sebanyak 369 kasus pada 2023. Angka tersebut turun menjadi 323 kasus pada 2024, kemudian meningkat menjadi 509 kasus pada 2025. Sementara sepanjang 2026 tercatat sebanyak 423 kasus.
Data tersebut menjadi pengingat bahwa perlindungan perempuan dan anak membutuhkan perhatian serta keterlibatan banyak pihak.
Kepala DP3AP2KB Kabupaten Bogor, Sussy Rahayu Agustini, menegaskan pentingnya memperkuat koordinasi berbagai unsur, termasuk mengaktifkan kembali peran Forum Anak yang tersebar di seluruh kecamatan.
Menurutnya, Forum Anak dapat menjadi ruang bagi anak untuk berpartisipasi, mendapatkan edukasi, sekaligus ikut membangun lingkungan yang aman dan ramah anak.
“Keterlibatan orang tua, sekolah, pemerintah, serta masyarakat menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak,” tuturnya.
Pemkab Bogor juga mendorong penguatan peran UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Satgas PPA, Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), serta berbagai lembaga pemerhati anak.
Melalui kolaborasi tersebut, Pemkab Bogor ingin memastikan perempuan dan anak mendapatkan perlindungan serta akses layanan yang cepat dan tepat ketika menghadapi kekerasan. Pencegahan juga diharapkan semakin kuat, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah hingga masyarakat.
