BOGORUPDATE.COM – Puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Serikat rakyat miskin indonesia (SRMI) Kabupaten Bogor dan Eksekutif Liga mahasiswa nasional untuk demokrasi (EK LMND) Bogor menggelar unjuk rasa pada, hari Kamis (19/12/2019). Aksi di lakukan pada dua tempat yaitu kantor BPJS dan dinas kesehatan.
Erik, selaku koordinator aksi dalam orasinya menyatakan menolak kanaikan iuran BPJS.
“Dalam hal ini saya menghimbau kepada pihak terkait untuk mencabut Pepres No. 75 Tahun 2019 terkait kenaikan iuran BPJS. Karena dengan adanya kenaikan BPJS tidak menutup kemungkinan akan timbul masalah-masalah baru bagi masyarakat dan kami mendesak agar di cabut perpres tersebut,” Pinta Erik.
Hal senada juga dikatakan ketua EK LMND Bogor Asep Sutiawan. Menurutnya, kenaikan iuran sebesar 100% lewat Perpres No. 75 Tahun
2019 menuai perdebatan.
“Perdebatan yang mengemuka lebih pada persoalan teknis, defisit, carut-marut pelayanan dan besaran kenaikan iuran. Parahnya pemerintah, BPJS Kesehatan dan para pendukungnya menyatakan bahwa penyebab defisit dan masalah BPJS Kesehatan berasal masih kecilnya iuran dan rakyat yang tidak patuh membayar iuran. Sehingga mereka sepakat kenaikan iuran adalah solusi. Padahal itu semua merupakan akibat dari sistem jaminan kesehatan yang dianut oleh Indonesia, yaitu jaminan kesehatan dengan prinsip asuransi sosial (UU No 40 Tahun 2004 pasal 19),” Ujar Asep Sutiawan.
Masih kata Asep, sebaiknya cabut UU SJSN dan UU BPJS. Evaluasi Sistem dan Audit BPJS. “Bubarkan saja BPJS, wujudkan JAMKESRATA (Jaminan Kesehatan rakyat semesta) dan kami juga melakukan aksi ke kantor dinas kesehatan untuk menghimbau agar mengevaluasi RSUD yang ada,” Tambahnya.
“Sangat banyak dugaan pelayanan kesehatan yang tidak maksimal dirasakan oleh masyarakat, serta sulitnya birokrasi dalam pembuatan berkas administrasi kesehatan,” Pungkasnya.
Adapun aksi ditutup dengan testimoni memberi berkas konsep JAMKESRATA kepada sekdis dinas kesehatan. (End/iks)
Editor : Endi
