Leuwisadeng, BogorUpdate.com
Pemerintah Desa (Pemdes) Sadeng, Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) penetapan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahap tiga periode Oktober, November dan Desember 2020.
Pejabat sementara (Pjs) Kades Sadeng Cecep Irawan menjelaskan bahwa musdesus ini dalam rangka menyusun perencanaan penerima BLT-DD tahap ketiga.
Dimana pada tahap ketiga ini KPM akan mendapatkan bantuan sebesar 300 ribu perbulan, dan akan mendapatkan bantuan BLT DD ini 900 ribu selama tiga bulan dari Oktober, November, Desember.
“Rencana nya pembagian BLT DD ketiga ini akan kami gabungkan selama 3 Bulan sebesar 900 ribu untuk, 194 KPM yang tersebar di 30 RT didesa Sadeng. Makanya kami pihak Pemerintah desa melakukan Musdesus ini wajib dilaksanakan untuk perencanaan penyaluran BLT DD ke masyarakat tepat sasaran,” jelasnya kepada wartawan Selasa (13/10/20).
Lanjut, Welly sapaan akrabnya menambahkan, bahwa musdesus ini menentukan penerima manfaat atas dasar kesepakatan bersama serta keputusan menjadi tanggung jawab bersama.
“Untuk tahap tiga ini ada perubahan penerima manfaat dari tahap sebelumnya. Penerima manfaat angka nya tetap 194 KK, hanya saja penerima manfaat nya bergiliran untuk mendapatkan bantuan BLT DD ini agar bantuan ini merata dan masyarakat dapat semua merasakan,” tuturnya.
Musdesus ini merupakan tahapan untuk penyaluran BLT DD. Sebelumnya telah dilakukan pendataan oleh perangkat desa melalui RT dan RW yang difokuskan untuk masyarakat yang benar benar tidak mampu dan layak untuk mendapatkan bantuan tersebut.
Sasaran penerima BLT-DD adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), antara lain warga yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata (exclusion error), dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun dan kronis.
Dari hasil musyawarah khusus yang digelar tersebut, warga telah menyepakati untuk DD yang sudah dianggarkan, diprioritaskan akan dibagikan untuk keluarga yang benar benar tidak mampu dan belum mendapatkan bantuan sama sekali.
“Kami berharap, ini bisa bermanfaat dan tidak terjadi gejolak, kami selalu mengkedapankan musyawarah bersama perangkat desa BPD dan unsur masyarakat. Agar diharapkan mengeluarkan sebuah kebijakan yang betul betul tepat sasaran serta dapat dimanfaakan bantuan terdebut sesuai dengan kodisi riil di lapangan, sehingga tidak terjadi gejolak di bawah nantinya,” pungkasnya.
(Gus/Bing)
