Gunung Putri, BogorUpdate.com – Forum komunikasi RW di Perumahan Cibubur Country menggelar mediasi di Kantor Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, pertanyakan legalitas PT Prisma yang mengelola Iuran Pemeliharaan Lingkungan (IPL) Perumahan Cibubur Country, Jum’at (18/11/22).
Dalam mediasi ini dihadiri, Kapolsek Gunung Putri, Kompol Bayu Tri Nugraha Hidayat, Kepala Desa Cikeas Udik Miftah, Ketua Forum Komunikasi RW, Babinsa, Babinmas, RT, RW, dan Tokoh masyarakat.
Ketua Forum Komunikasi RW, Untung Purwadi mengatakan, diadakan mediasi ini karena ada sedikit perbedaan pemahaman, terkait dengan bagaimana pengelolaan Fasos Fasum yang ada di perumahan Cibubur County.
“Alhamdulillah dalam mediasi ini Kepala Desa hadir, Muspika Gunung Putri juga hadir, untuk memberikan arahan dan masukan menuju arah yang lebih baik,” ucap Untung Purwadi, kepada Bogorupdate.com.
Selanjutnya ia juga menyampaikan, sebetulnya tidak ada masalah, hanya kurang koordinasi. Forum RW di perumahan Cibubur country hanya mencoba menegakkan peraturan seperti peraturan yang sudah ada.
“Kami mendorong bahwa kita semua, dan masyarakat itu, hanya meminta dilaksanakan peraturan dengan baik, seperti yang sudah ada di Perda Kabupaten Bogor,” cetusnya.
Ditempat yang sama Miftah Kepala Desa Cikeas Udik mengatakan, terkait adanya fasos fasum yang dikelola oleh PT Prisma sebagai pihak ke tiga, dengan pengurus RW yang tidak puas dalam segi peraturannya di perumahan Cibubur County.
“Kaitanya fasos fasum Desa tidak bisa memutuskan, tapi hasil mediasi hari ini kita akan sampaikan ke BPKAD kaitan aset. Keinginan dari warga fasos fasum bisa dikembalikan lagi ke warga maupun Bumdes Dikerjasmakan dengan Desa,” tuturnya.
Sementara Kapolsek Gunung Putri Kompol Bayu Tri Nugraha mengatakan, forum komunikasi RW yang berada di Perumahan Cibubur country sudah banyak keluhan dengan kinerjanya PT Prisma tersebut dan pertanyakan legalitasnya.
“Forum komunikasi RW meminta untuk diganti pengelola pihak ke tiga tersebut, kedepannya agar dilelang atau diinformasikan secara terbuka oleh Desa dengan melibatkan pihak forum komunikasi RW,” pungkasnya.
