BOGORUPDATE.COM – Persoalan amburadulnya penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Non PKH di Kabupaten Bogor dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kementerian sosial (Kemensos) patut dipertanyakan. Pasalnya, selain keluhan masyarakat tentang banyaknya penyaluran yang tidak tepat sasaran, juga banyak terkendala pada kartu PKH yang bermasalah.
Ketua Lembaga Pemantau Kebijakan Pemerintah (LPKP) Kabupaten Bogor, Rahmatullah menegaskan jika persoalan itu akibat kinerja dari pihak petugas PKH yang belum maksimal dalam melaksanakan pendampingan terhadap masyarakat penerima.
“Jangan salahkan masyarakatnya. Karena masyarakat kan tidak tau harus seperti apa dan bagaimananya, dan yang lebih bertanggungjawab itu kan pihak petugas PKH,” tegas Rahamtullah kepada Bogorupdate.com, Rabu (20/03/2019).
Rahmat menambahkan, sejak awal hingga akhir seharusnya ada pendampingan dari petugas PKH. Jadi jika kartunya terdapat kendala, maka disitulah peran PKH dan pemdes yang harus bisa menyelesaikannya.
“Jadi tidak bisa jika yang disalahkan itu masyarakatnya. Karena masyarakat hanya menerima saja,” jelasnya.
Plt Dinsos Kabupaten Bogor Yanti Gunayanti yang dikonfirmasi sepertinya enggan mengomentari persoalan tersebut. Pasalnya ketika dimintai keterangan malah terkesan lempar tanggungjawab.
“Coba ke Bu kasie Kesra yang menangani langsung,” jawab Yanti melalui pesan watsappnya.
Ketika dipertanyakan melalui Kasie Kesra Yama pun terkesan melempartanggungjawabnya.
“Oh itu ke Pak Jodi selaku Bidang yang menangani langsung,” singkat Yama melalui pesan watsappnya.
Sementara Jodi pihak Dinsos yang menangani langsung bidang ini malah enggan berkomentar sedikitpun.
Sebelumnya, di Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang, sebanyak 60 karung beras dari bantuan non tunai Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Non PKH ini belum bisa disalurkan ke masyarakat meski sudah satu bulan akibat terkendala kartu PKH yang bermasalah. (cek)
Editor : Refer
