BOGORUPDATE.COM – Ratusan warga terminal Baranangsiang yang tergabung dalam Komunitas Pengurus Terminal Baranangsiang (KPTB) menggeruduk Balai Kota Bogor, Selasa (15/1/19).
Dalam aksinya mereka menyuarakan aspirasi dan mendesak Wali Kota Bogor Bima Arya segera mencopot Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Azrin Samsudin yang dinilai tak pantas jadi pejabat.
Aksi unjuk rasa tersebut dipicu adanya statemen Kadinsos Azrin Syamsudin di salah satu media lokal yang menyebut bahwa terminal Baranangsiang banyak preman dan sarang copet.
Para pengunjuk rasa mendesak agar Wali Kota Bogor Bima Arya mencopot oknum pejabat tersebut. Tak hanya itu, mereka juga menuntut oknum pejabat tersebut meminta maaf secara terbuka dan mengklarifikasi di seluruh media lokal dalam pemberitaan.
Ketua KPTB Teddy Irawan mengaku pihaknya geram dengan adanya statemen dari kadinsos bahwa terminal Baranangsiang yang pertama sarang preman dan kedua adanya pencopetan. Padahal, kata dia, aksi pencopetan itu terjadi di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).
“Saat itu (pencopetan) wilayah di jembatan penyeberangan. Bahkan kalau ada kehilangan pasti minta bantuan ke kita, dan banyak yang sudah kita bantu termasuk dari komunitas juga ada yang korban,” kata Teddy.
Teddy melanjutkan, apabila ada statemen dari oknum pejabat tersebut itu tidak benar dan merupakan sebuah fitnah.
“Makanya kami bersama teman-teman ingin menuntut kepada wali kota selaku pimpinan segera mencopot kepala dinas tersebut. Mengklarifikasi di seluruh media lokal dalam pemberitaan dan oknum pejabat tersebut meminta maaf secara terbuka,” tegasnya.
Teddy juga menegaskan, apabila tuntutan tersebut tidak didengar oleh wali kota, maka pihaknya akan melakukan hal serupa pada saat pelantikan wali kota dan wakil wali kota Bogor terpilih nanti.
“Kita sepakat kalau memang pak wali tidak mendengar aspirasi, sebentar lagi beliau dilantik akan kita geruduk, demo. KPTB kepalang selon,” ujarnya.
Setelah selang beberapa waktu, Wali Kota Bogor Bima Arya menerima para pengunjuk rasa di Balai Kota Bogor. Tampak hadir pula Kadinsos Azrin Syamsudin.
Kepada para aksi Bima Arya mengatakan, bahwa kadinsos tidak ada maksud menyatakan istilah preman. Bahkan tadi sudah dengar pernyataan dari pak kadis bahwa tidak ada maksud itu.
“Mungkin ada komunikasi yang kurang pas sehingga muncul istilah preman. Yang penting sudah clear, yang dimaksudkan pak kadis lebih kepada PMKS,” ungkapnya.
Namun demikian pada kesempatan ini, dirinya menyampaikan bahwa terminal Baranangsiang menjadi tanggung jawab semua untuk menjaga keamanan dan ketertiban bukan saja aparat Pemkot Bogor.
“Maka saya mengajak teman-teman KPTB untuk bersama-sama, terlebih sekarang ini ditengah masa transisi terminal akan segera di bangun, dan saya sedang negosiasi pemerintah pusat dan BPTJ terkait konsepnya,” ujarnya.
Disinggung tuntutan pencopotan jabatan kadinsos, Bima secara diplomatis menyebut bahwa itu hak prerogatif wali kota. Kejadian ini akan menjadi bahan pertimbangannya nanti dalam rotasi dan mutasi pejabat.
“Saya kan akan merombak (jabatan) mulai bulan ini, jadi semua informasi akan menjadi bahan pertimbangan,” tukas Bima.
Sementara itu, Kadinsos Azrin Syamsudin mengaku dirinya tidak pernah menyebutkan kata preman, tapi komunitas di terminal banyak.
Diakui Azrin, pihaknya bertanggungjawab menangani penyandang masalah kesejahteraan sosisal, termasuk anak jalanan, gelandang pengemis dan orang terlantar serta sebagainya.
“Tidak ada dalam bahasa undang-undang bicara preman, di dalam perda tidak ada bahasa preman,” kata dia. (As)
Editor : Tobing
