Ekobis, BogorUpdate.com
Ada konteks penting sosio-demokrasi yang telah dibangun bangsa yakni pembangunan yang bersifat inklusif. Prinsip inklusivitas tersebut membuka akses pada seluruh komponen bagi masyarakat dalam pembangunan. Hal tersebut sangat vital terutama dalam perekonomian dan demokrasi ekonomi. Namun di tengah isu global, isu pembangunan ekonomi juga berperan penting dalam melakukan refleksi kemerdekaan yakni merdeka secara ekonomi.
Prof Arif Satria, Rektor IPB University menyebut hal tersebut saat bincang spesial Kemerdekaan RI ke-76 “Pesan Kemerdekaan Dua Tokoh ’66” yang digelar Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita, Minggu (15/08/21) lalu.
Lebih lanjut Prof Arif mengatakan, “Dalam konteks perekonomian saat ini tidak terlepas dari innovation based economy. Inovasi kini telah menjadi kata kunci suatu negara bisa mandiri atau tidak. Contoh kemandirian berbagai negara yang bisa kita temukan saat ini adalah Vietnam, Taiwan, dan bahkan sekarang negara yang menjadi lead dalam inovasi adalah Korea Selatan dan China.”
Prof Arif Satria yakin bahwa kunci kemandirian ekonomi adalah inovasi. Ia menyebutkan bahwa posisi Indonesia dalam konteks inovasi di dunia sedikit lebih baik daripada Kamboja, namun lebih rendah daripada negara ASEAN lainnya. Menurutnya, masalah inovasi tersebut memiliki keterkaitan dengan berbagai struktur negara seperti yang dapat dilihat pada indeks ketahanan pangan dan indeks pengembangan sumber daya manusia.
“Tetapi ini bukanlah sesuatu yang harus kita ratapi. Sebaliknya ini sesuatu yang harus kita respon dengan langkah-langkah yang terukur dan sistematis. Bila kita berbicara konteks inovasi dalam pembangunan kemandirian ekonomi, maka kita bicara tentang bagaimana perguruan tinggi dan lembaga-lembaga riset itu mendesain riset yang komprehensif. Riset yang memperhatikan prinsip-prinsip dasar ilmu pengetahuan dan juga terapan yang dapat menyelesaikan masalah bangsa. Sehingga kehadiran lembaga riset dan perguruan tinggi memberikan impact yang besar pada perubahan yang orientasinya adalah future practice,” imbuhnya.
Ia menilai bahwa riset itu bersifat tidak netral dan ada keberpihakan. Keberpihakan perguruan tinggi menurutnya bergantung pada sejauh mana perguruan tinggi dapat menginformasikan visinya dan mampu menyelesaikan persoalan bangsa. Orientasi keberpihakan tersebut merupakan orientasi future practice, sebuah pandangan baru yang diterapkan di berbagai negara maju.
“Keadilan ekonomi hanya bisa terjadi ketika rakyat memang berdasar ekonomi dan itu diperkuat dengan teknologi (dan) inovasi,” tandasnya.
Innovation based economy sendiri, menurutnya, memiliki beberapa tingkatan. Namun seolah-olah ditujukan hanya untuk pengusaha besar. Ekonomi berbasis inovasi tersebut seharusnya dapat diterapkan bagi pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Sehingga prinsip inklusivitas dalam pembangunan dapat menempatkan seluruh komponen berbasis pada inovasi. Bergantung pula pada visi produsen inovasi yakni perguruan tinggi untuk dapat menyentuh berbagai lapisan masyarakat.
“Kunci kemajuan inovasi juga bergantung pada kolaborasi antar peneliti, antar institusi, dan antar pihak lainnya. Adapun kunci kolaborasi tersebut adalah kepercayaan masyarakat sehingga inovasi dapat tumbuh berkembang dengan pesat,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa dalam membangun high trust society, ada dua hal yang perlu diperhatikan yakni aktor dan sistem hukum yang ideal. Perguruan tinggi memiliki peran dalam mencetak aktor yang berintegritas tinggi dan kompetensi yang relevan sehingga dapat mendukung terwujudnya high trust society dan kemandirian ekonomi tercapai.
(ipb/bu)
