Cibinong – Bogor Update
Terkait bencana alam di Kabupaten Bogor, Lembaga pemerhati kebijakan pemerintah (LPKP) angkat bicara serta meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor harus cepat tanggap dan bertanggung jawab dengan banyaknya bencana alam di Kabupaten Bogor.
“Pemerintah dan masyarakat harus selalu siaga. Selain daripada BPBD dalam hal ini ada beberapa lembaga pemerintahan yang harus bertanggung jawab adalah Dinas Sosial yang harus hadir disaat masyarakat di ungsikan,” ujar Rahmat Syamsul Anwar, Direktur LPKP kepada wartawan, Rabu (18/4/18) sore.
Dia menjelaskan, bahwa peran Pemkab Bogor sangatlah penting dan harus cepat merespon kepada masyarakat yang terkena bencana alam tersebut.
“Karena disitu tugas pentingnya dinsos. Selain itu dinas ketahanan pangan juga dalam hal ini harus sigap, jangan sampai masyarakat yang terkena musibah banjir dan longsor itu setelah di ungsikan tidak dijamin kesehatan dan makanannya,” tegas Rahmat.
Masyarakat yang terkena bencana alam, kata Along sapaan akrabnya, instansi terkait tidak ada sama sekali berperan terhadap korban bencana.
“Tapi kan saya melihat tidak ada sama sekali perannya di lokasi tersebut. Satu lagi adalah PMI harusnya lebih sigap juga, menjamin kesehatannya. Karena, sangatlah rawan terserang penyakit. Jadi jangan sampai adem ayem saja,” ungkapnya.
Lanjutnya, pada tahun 2017 dari berbagai macam bencana sudah ada 593 dan tahun ini sampai april ini 271 KK dan dalam kebersamaan dapat menanggulangi bencana alam serta mengatasi masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan.
“Hal ini tidak ada yang sulit, tinggal koordinasi saja ke masyarakat yang dirugikan karena terkena bencana dan pemerintah mampu hadir dalam waktu yang tepat, disaat masyarakat sangat membutuhkan itu. Sekali lagi, semua itu kan ada anggarannya. Apalagi hal ini sifatnya penting dan darurat. Jadi harus bergerak cepat Serta jangan sampai lempar tanggung jawab
Semua harus berjalan sesuai tupoksinya apalagi semuanya sudah ada anggarannya, pungkas Along. (Rie)
Editor : Endi
