Rahmat Syamsul Anwar, Direktur eksekutif Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah (LPKP)
BogorUpdate.com – Direzim Bima Arya, banyak pembangunan fisik yang di lakukan Pemkot Bogor, hal itu menuai sorotan tajam dari berbagai pihak salah satunya Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah (LPKP).
Hal itu bukan tanpa alasan, tetapi dinilai menjadikan lahan baru bagi para oknum meraup keuntungan baik main proyek maupun dari dari barbagai kegiatan yang didalamnya ada pundi-pundi rupiah.
Yang fokus menjadi sorotan LPKP adalah kegiatan pembangunan Jalan Regional Ring Road (R3). Pihaknya berpendapat disitu banyak lahan yang di kuasai pemerintah tapi di beli juga oleh pemerintah.
“Memang pembangunan ini untuk kepentingan umum, seharusnya kan proses pembebasan lahannya pun harus benar. Tapi dalam hal ini kami melihat tahapan demi tahapan sudah tidak benar atau ada indikasi Pemkot Bogor melakukan pembohongan terhadap masyarakat,” kata Direktur LPKP Rahmat Syamsul Anwar, Rabu (11/10/18).
Berkaitan persoalan tersebut, dirinya menunjukkan salah satu bukti No suratnya S-2092/KN.5/2016 yang di layangkan kepada pemkot Bogor melalui sekretaris daerah/sekda H. Ade syarif Hidayat oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan sistem informasi.
“Ya disitu, ada tanah yang termakan oleh Pemkot Bogor, ini kan proses pembebasan R3 yang prosesnya tidak benar. Makanya di layangkan dan diprotes,” tegas Along sapaan akrabnya Direktur LPKP itu.
Selain itu kata dia, ada lagi modus yang dilakukan oleh segelintir oknum pejabat Kota Bogor dengan dalih tanah itu yang tadinya di kuasai oleh pemerintah di sulap jadi milik pribadi dan di beli lagi oleh Pemkot Bogor untuk di bebaskan demi kepentingan pembangunan R3.
“Bahkan kami melihat disana ada tanah yang di kuasai negara yang berbentuk fasilitas umum “fasum” yang statusnya di kuasai Pemkot Bogor, tapi dibeli lagi oleh Pemkot Bogor dan itu menunjukan ada permainan besar.
Setelah mempelajari persoalan tersebut, dirinya menyimpulkan ada permainan yang sangat terstruktur sistematis dan masif atau TSM.
“Hal ini harus di buka agar masyarakat tau dan kami disini meminta kepada Pemkot Bogor agar transparansi “Jangan Ada dusta” dalam hal ini dan jangan berani main-main yang akan merugikan masyarakat karna pasti akan terbongkar cepat lambatnya,” tandasnya. (As)
Editor : Tobing
