Caringin, BogorUpdate.com – Upaya membangun pemerintahan yang bersih terus diperkuat Pemerintah Kabupaten Bogor. Atas arahan Bupati Bogor Rudy Susmanto, Inspektorat Kabupaten Bogor memperluas edukasi antikorupsi hingga tingkat kecamatan, desa, bahkan lini pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Langkah tersebut dilakukan melalui Roadshow Sosialisasi Antikorupsi Tahun 2026 yang digelar di Kecamatan Caringin, Selasa (13/10/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya membangun budaya integritas, tidak hanya di lingkungan perangkat daerah, tetapi juga hingga tingkat pemerintahan paling bawah.
Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bogor, Edy Suwito, mengatakan sosialisasi yang sebelumnya menyasar sejumlah perangkat daerah kini mulai diperluas ke wilayah kecamatan.
Menurutnya, kecamatan memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan pelayanan publik. Karena itu, edukasi antikorupsi perlu menjangkau pemerintah desa, sekolah, puskesmas, unit pelaksana teknis, hingga lingkungan RT dan RW.
“Pencegahan korupsi tidak cukup hanya dilakukan melalui kegiatan sosialisasi. Harus ada upaya berkelanjutan dengan saling mengingatkan, menyegarkan kembali pemahaman, serta membangun integritas dan jati diri masing-masing,” ujar Edy.
Ia juga mengingatkan bahwa praktik penyimpangan terkadang muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah, padahal berpotensi mengarah pada tindakan korupsi.
“Kadang kita tidak menyadari bahwa sesuatu yang sudah dianggap biasa atau menjadi kebiasaan ternyata dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang mengarah pada korupsi,” jelasnya.
Selain memperkuat integritas, Edy menilai dukungan operasional bagi penyelenggara pelayanan di tingkat bawah juga perlu mendapat perhatian. Dengan begitu, tidak ada alasan untuk melakukan pungutan yang tidak semestinya kepada masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapat materi dari sejumlah narasumber, di antaranya unsur DPRD Kabupaten Bogor, Polres Bogor, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Penyuluh Antikorupsi (PAKSI), serta pegiat antikorupsi.
Edy berharap roadshow ini dapat menjadi agenda berkelanjutan dengan melibatkan berbagai unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Kita tidak ingin upaya pencegahan baru dilakukan ketika sudah terjadi permasalahan dan harus masuk pada tahapan penindakan. Melalui kegiatan ini, kita ingin mempertajam pemahaman mengenai berbagai anomali yang berpotensi mengarah pada tindakan korupsi, sehingga dapat diantisipasi sejak awal,” tegasnya.
